Ketua DPRD Sentil Tak Maksimalnya Peran Satgas Berani Hidup Pimpinan Wakil Bupati

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Angka bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul masih berkisar pada angka 30 kasus per tahunnya. Jumlah tersebut dinilai tergolong cukup tinggi sehingga diperlukan langkah antisipasi secara komprehensif. Pembentukan Satuan Tugas Berani Hidup sejak beberapa tahun lalu disebut tak berjalan dengan maksimal dalam menekan angka bunuh diri. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menganggarkan secara khusus dalam program pencegahan bunuh diri.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntaringsih menuturkan, persoalan bunuh diri di Gunungkidul merupakan masalah serius yang harus ditangani oleh pemerintah. Meski selama ini telah dibentuk Satgas Berani Hidup, namun menurutnya keberadaanya belum maksimal.

“Saya lihat belum ada tindakan khusus untuk penanggulangan bunuh diri secara kasat mata oleh pemerintah,” kata Endah beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, Satgas Berani Hidup seharusnya dibentuk hingga tingkatan RT di setiap wilayah. Kemudian kader-kader tersebut dibekali pengetahuan untuk membaca dan melakukan pendekatan terhadap orang-orang yang memiliki risiko bunuh diri.

“Orang dengan risiko bunuh diri itu kan sudah dipetakan, misalnya orang yang depresi. Yang harus dipahami, depresi dengan Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGJD) itu beda. Kalau maaf orang gila itu malah tidak ada yang bunuh diri tetapi kalau orang depresi selama ini malah melakukan aksi itu,” ucapnya.

Untuk itu, Endah menminta kepada OPD-OPD terkait menganggarkan anggaran penanggulangan bunuh diri. Sebab selama ini, pemerintah belum menangani serius permasalahan ini dibanding dengan permasalahan lainnya.

“Pemerintah saat ini bisa menganggarkan untuk Germas cuci tangan misalnya. Itu tidak ada sosialisasi seperti itu pun orang sudah tahu kalau mau makan harus cuci tangan. Kalau ada demam berdarah, foging di mana-mana. Ini bunuh diri yang bisa dua minggu sekali terjadi kok diam-diam saja,” kritik dia.

Dengan adanya penganggaran semacam ini, akan mendorong kegiatan maupun sosialisasi di tingkat masyarakat. Sehingga nantinya warga masyarakat bisa didorong untuk memiliki semangat hidup.

“Kalau ada orang dengan risiko bunuh diri disapa, didekati sehingga dengan adanya interaksi ini mereka tidak kesepian. Mereka nanti pasti punya semangat untuk hidup,” beber Endah.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Gunungkidul, Priyanta Madya Satmaka menjelaskan, untuk anggaran yang secara khusus diplotkan dalam penanggulangan bunuh diri pada tahun 2019 ini memang belum ada. Namun demikian, pihaknya telah menganggarkan program pencegahan bunuh diri ini dalam kegiatan pencegahan penyakit tidak menular.

“Saat ini anggaran yang ada dari Dinkes itu untuk kegiatan penanggulan bunuh diri sudah terakomodir dalam kegiatan pencegahan penyakit tidak menular,” kata dia, Selasa (15/10/2019).

Namun begitu, jika nantinya Dinkes mendapatkan anggaran tambahan pada tahun 2020, maka untuk pencegahan bunuh diri pun akan dilakukan. Akan tetapi hal tersebut belum menjadi sebuah kepastian dan memerlukan komonikasi lebih lanjut.

Priyanta menjelaskan, sejak tahun 2017, kabupaten Gunungkidul telah dibentuk satgas penanggulangan bunuh diri yang di dalamnya beranggotakan banyak OPD dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati. Kemudian hal itu pun telah ditindaklanjuti sampai tingkat kecamatan dengan membetuk TPKJM.

“Dari 18 kecamatan sudah ada 17 kecamatan yang membentuk. Tinggal Tepus yang belum. Kegiatan sampai Puskesmas adalah desa siaga sehat jiwa dalam bentuk RBM (rehabilitasi berbasis masyarakat),” urainya.

Menurutnya, bahwa perlu dipahami, kesehatan jiwa tidak bisa selesai oleh Dinas Kesehatan saja. Sebab penyebab atau akar permasalahan dari kesehatan jiwa semacam ini tidak murni dari sektor kesehatan. Akan tetapi pihaknya melakukan upaya kerjasama dengan lintas sektor atau salah satunya dengan LSM dan bebrapa pihak terkait seperti Yakkum, IMAJI dan RSJ Grhasia.