Layanan PDAM Macet Pasca Banjir, Warga Desa Sidoarjo Kesulitan Air Bersih

Tepus,(pidjar.com)–Selain menyebabkan kerusakan infrastruktur, pasca banjir yang terjadi di Desa Sidoarjo, Kecamatan Tepus juga berdampak pada kekurangan air bersih yang dialami oleh warga. Keruhnya air pada Penampungan Air Hujan (PAH) serta belum normalnya layanan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sesudah bencana tersebut membuat warga cukup kesulitan mengakses air bersih.

Kepala Desa Sidoarjo, Evi Nur Cahyani mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan air, saat ini warga banyak bergantung pada turunnya hujan.

“Kemarin hujan sempat tidak turun selama beberapa waktu sehingga warga cukup kesulitan lantaran PAH kotor sementara air dari PDAM macet,” ucap Evi, Rabu (13/12/2017) siang.

Derita warga yang mengalami kesulitan air bersih tersebut menurut Evi telah dilaporkan kepada pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul. Ia berharap agar laporan tersebut segera mendapatkan tindak lanjut secara cepat lantaran kebutuhan air merupakan kebutuhan pokok yang mendesak.

“Sejauh ini untuk air bersih bantuan yang masuk dari sebuah parpol sebanyak 25 tangki. Semoga dari pemerintah bisa segera memberikan perhatian,” lanjut dia,

Disinggung mengenai dampak banjir di desanya, Evi memaparkan bahwa ada 42 Kepala Keluarga di wilayahnya yang terdampak banjir.

“Sejumlah infrastruktur rusak, untuk kerugian masih terus dilakukan pendataan lebih lanjut,” beber dia.

Sementara itu, Kasi Logistik dan Kedaruratan BPBD Gunungkidul Sutaryono, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan bantuan logistik ke Desa Sidorejo. Sesuai permintaan, pihaknya mengirimkan bantuan air bersih.

“Tak hanya itu, kita juga kirimkan permakanan dan sejumlah kebutuhan lainnya,” ungkap Sutaryono.

Ia beberkan lebih lanjut, berdasarkan data yang saat ini dimiliki BPBD Gunungkidul, bencana banjir mengakibatkan kerusakan di 18 kecamatan di Gunungkidul. Tercatat untuk kerusakan jalan total ada 128, jembatan 33, talud 111, drainase 26, saluran irigasi 3, jaringan air bersih 15, jaringan listrik 22, rumah rusak berat 150, rusak sedang 94, rusak ringan 158, tempat ibadah satu, fasilitas kesehatan satu, fasilitas pendidikan 26, fasilitas perdagangan 21, sarana pariwisata 17, dan kantor pemerintahan enam. 

"Saat ini kami masih melakukan verifikasi dari pemangku kepentingan di masing-masing desa bersama Pemkab untuk kerusakan. Jika sudah selesai nanti akan segera kami kirim bantuan pembangunan rumah darurat," katanya.

Setiap pemangku kepentingan di masing-masing wilayah diminta untuk membuat surat pernyataan terkait kerusakan rumah. Ini dilakukan guna mencegah konflik di kemudian hari untuk mencegah protes warga.

"Untuk pembangunan rumah tidak bisa dalam bentuk rumah utuh, karena ini sifatnya kedaruratan, kami hanya mengirimkan bantuan bahan bangunan seperti semen, seng, asbes dan kalsibot. Perlu kearifan lokal untuk membantu memperbaiki rumah rusak. Karena bantuan dari kita sifatnya simultan," bebernya. 

Sementara untuk perbaikan fasilitas umum dikoordinasikan dengan instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) dan Bappeda.