Menteri Diganti, Rekruitmen CPNS Gunungkidul Terkatung-katung

Wonosari,(pidjar.com)–Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi umum hingga saat ini tak kunjung mendapatkan kejelasan. Sebelumnya, direncanakan rekruitmen ini akan dibuka pada pertengahan tahun 2018 ini. Adanya pergantian pejabat di kementrian pusat ini membuat proses penerimaan CPNS yang pertama kali dilakukan sejak kebijakan moratorium semakin gelap.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Sigit Purwanto mengatakan, pihaknya sampai saat kni belum menerima surat pelaksanaan rekrutmen CPNS formasi umum. Hal tersebut menurutnya lantaran adanya pergantian pejabat di kementrian pusat yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Kami belum menerima surat terkait adanya pelaksanaan rekrutmen CPNS formasi umum. Terlebih ada pergantian pejabat menteri di Kemenpan-RB (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," kata Sigit, Sabtu (25/08/2018).

Sigit menjelaskan, untuk tahun ini, Pemkab Gunungkidul mengusulkan formasi sekitar 837 orang untuk CPNS. Namun sampai saat ini belum ada pemberitahuan dari pemerintah pusat terkait realisasi dari usulan itu. Jika dikabulkan, BKPPD segera melakukan rekrutmen CPNS umum yang akan diatur kemudian.

"Dari jumlah usulan formasi sebanyak itu, paling banyak dari tenaga bidang pendidikan. Disusul tenaga kesehatan dan teknis lainnya. Kami masih menunggu ada pemberitahuan resmi terkait rekrutmen," ujarnya.

Selain mengisi kekurangan pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, selama ini rekrutmen CPNS juga digunakan sebagai sarana tambal sulam pengisian satuan kerja pendukung pemerintah. Namun untuk saat ini, rencana rekrutmen diperuntukan pengisian tenaga kesehatan di Rumah Sakit Saptosari dan guru sekolah-sekolah.

"Saat ini jumlah ASN di Gunungkidul belum ideal. Masih kurang 2.000 orang. Jumlah ASN yang ada total sebanyak 8.900. Untuk mengatasi kekurangan selama ini pemerintah mengandalkan tenaga lepas atau honorer" papar Sigit.

Terkait pembukaan formasi CPNS Sigit mengimbau agar masyarakat tidak termakan isu menyesatkan. Jika mendapatkan informasi dari sumber yang tidak dipercaya lebih baik dikonfirmasikan ke dinas terkait agar mendapatkan informasi valid.

Sementara itu, seorang guru honorer Bayu Prihartanto mengaku sedih dengan nasib honorer Kategori Dua (K2). Karena tidak ada kejelasan nasib, diantaranya alih profesi dan mencoba peruntungan untuk profesi lainnya. Lamanya proses pengangkatan membuat nasibnya menjadi terkatung-katung.

"Kalau menunggu diangkat jadi CPNS, umurnya sudah tidak memenuhi persyaratan," kata Bayu.