Minimnya Calon Lurah Perempuan Dalam Pilur Serentak, Hanya 10% Dari Jumlah Pendaftar

Wonosari, (pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Tahapan pendaftaran Pemilihan Lurah (Pilur) serentak di Gunungkidul telah ditutup pada 9 September 2021 lalu. Antusias masyarakat peserta Pilur yang akan diselenggarakan di 58 kalurahan sendiri cukup tinggi. Namun di balik banyaknya pendaftar yang akan berkontestasi dal Pilur ini, terdapat catatan perihal minimnya partisipasi perempuan. Calon pemimpin perempuan yang mendaftar bahkan hanya mencapai 10 % dari total jumlah pendaftar. Bahkan di sejumlah wilayah, calon perempuan yang mendaftarkan diri ini merupakan istri-istri dari lurah incumbent.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, M Farhan, menuturkan, berdasarkan data yang ia peroleh, terdapat perbandingan yang sangat jomplang antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kontestasi Pilur serentak tahun 2021 ini. Dari total pendaftar sejulmah 169 orang, pendaftar perempuan yang ikut hanya 18 orang.

“Jumlah perempuan hanya ada 18 orang yang mendaftar. Untuk penetapan calon lurah sendiri masih 16 Oktober 2021 mendatang,” ucap Farkhan, Selasa (14/09/2021) siang.

Sementara itu, Peneliti dari Mindset Institute, lembaga penelitian di bidang demokrasi, kesejahteraan, dan toleransi; Heronimus Heron, mengungkapkan minimnya partisipasi perempuan bisa dilihat dari beberapa faktor. Misalnya belum adanya ruang diskursif yang intesif bagi perempuan yang menyebabkan kehendak politis perempuan terhambat.

“Menurut saya, ruang diskursif ini perlu diciptakan. Di ruang inilah perempuan membicarakan persoalan-persoalan yang mereka alami, hadapi dan ingin diperbaiki,” ungkap Heron.

Selain itu, faktor lainnya yang kemungkinan menjadi kurangnya partisipasi perempuan ialah minimnya support system keluarga. Support system ini menjadi penting untuk memastikan perempuan mendapat dukungan keluarga. Misalnya berbagi beban di rumah maupun yang lainnya. Lebih lanjut, Heron dalam banyak kasus, pihaknya banyak menemukan perempuan yang merasa dirinya tidak siap maju dalam kontestasi. Ketidaksiapan perempuan seringkali diakibatkan oleh pertimbangan personal dan domestik.

“Support system keluarga dan ruang diskursif perempuan diharapkan bisa mengatasi faktor ini,” sambungnya.

Menurutnya, perempuan penting dalam mengisi ruang-ruang kontestasi publik. Perempuan juga penting mengisi jabatan politik seperti lurah karena merekalah yang paling mengetahui dan memahami kebutuhan perempuan yang perlu didukung oleh kebijakan politik lurah.

“20 tahun pasca dikeluarkannya Instruksi Presiden Gus Dur No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Dalam Pembangunan Nasional masih menyisakan persoalan mendasar, yaitu masih minimnya ruang politis perempuan,” papar dia.

Minimnya partisipasi perempuan di ruang politik akan berdampak pada perempuan dan masyarakat, karena perempuan paling memahami kebutuhan keluarga dan masyarakat, misalnya perlunya dukungan kebijakan lurah bagi akses kesehatan bagi masyarakat.

“Dalam kasus Gunungkidul, air masih menjadi problem masyarakat, dan perempuan sangat dekat dengan air. Sense of crisis perempuan terhadap air membuat mereka bisa membuat kebijakan yang tanggap terhadap krisis air,” tutupnya.