Pasca Pandemi Covid, BLT Dana Desa Tetap Dilanjutkan

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)– Pemerintah memutuskan penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa masih dilanjutkan pada tahun 2023 ini. Saat ini, sejumlah kalurahan mulai melakukan Musyawarah Kalurahan untuk penetapan penerima bantuan serta program pembangunan yang digagas oleh pemerintah kalurahan.

Sebagaimana diketahui, BLT Dana Desa diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2020 lalu karena pandemi covid19 yang terjadi. Saat itu, Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah difokuskan untuk pemberian bantuan ini dan penanganan covid19 sedangkan program pembangunan dan pemberdayaan menyesuaikan.

Seiring dengan mulai melandainya kondisi covid19, untuk BLT Dana Desa tetap diberikan namun dengan prosentase yang berbeda. Adapun saat ini, anggaran yang dialokasikan untuk pemberian BLT Dana Desa adalah 25 persen dari pagu anggaran Dana Desa yang diterima oleh masing-masing kalurahan.

“Di Kalurahan kami ada 95 KK yang diusulkan menjadi oenerima bantuan,” ucap Carik Semanu, Suhartanto, Selasa (31/01/2023).

Ia menjelaskan untuk penerima bantuan pada tahun 2023 ini diubah tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan tentunya sesuai dengan usulan masing-masing padukuhan. Adapun sesuai dengan aturan yang berlaku, mereka yang mendapat bantuan utamanya keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem, keluarga yang terdapat disabilitasnya, keluarga rentan sakit menahun atau kronis, dan rumah tangga tunggal lanjut usia.

“Sudah disepakati melalui Muskal yang diselenggaralan Jumat kemarin,” ucapnya.

“Program BLT ini sebagai upaya pemerintah untuk menanggulani kemiskinan ekstrem di daerah,” imbuh dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Carik Giriharjo, Muharyanto. Di wilayahnya ada 35 KK yang diusulkan mendapatkan BLT Dana Desa. Jumlah ini pun telah disepakati melalui musyawarah kalurahan beberapa hari lalu.

“Betul untuk BLT dana desa tetap berlanjut, di tahun 2023 ini kami ada 35 KK yang mendapatkannya,” imbuh dia.

Informasi yang dihimpun, saat ini pemerintah kalurahan mulai melakukan musyawarah kalurahan untuk memutuskan program kerja di tahun 2023 dengan anggaran yang diperoleh dari dana desa. Kemudian pemerintah kabupaten melalui dinas terkait, saat ini juga mulai proses pengajuan pencairan dana desa agar nantinya dapat segera dimanfaatkan.

Sebagai penanggulangan kemiskinan ekstrim, pemerintah kabupaten juga akan meluncurkan berbagai program diantaranya program pemberdayaan yang beras dari pokir meliputi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan Usaha Ekonomi Produktif Keluarga Miskin (USEPKM). Pada tahun ini pihaknya menyalurkan bantuan KUBE Fakir Miskin sebanyak 218 dan USEPKM sebanyak 109 bantuan.

“Untuk KUBE Fakir Miskin setiap kelompok dapat Rp. 20 juta, sedangkan USEPKM setiap kelompok dapat Rp. 10 juta,” kata Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gunungkidul, Giyanto.

Di Gunungkidul terdapat tujuh Kapanewon dalam kategori kemiskinan ekstrim di Gunungkidul antara lain Gedangsari, Playen, Nglipar, Ponjong, Tepus, Saptosari, dan Karangmojo.