Pembangunan Rest Area Ratusan Juta Mangkrak, Warga Tuntut Pemdes Jatiayu Diaudit

Karangmojo, (pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Mangkraknya pembangunan mushola dan toilet di lahan hutan calon rest area Padukuhan Ngringin, Desa Jatiayu, Kecamatan Karangmojo membuat masyarkat setempat meradang. Warga bahkan menuntut kepada Pemkab Gunungkidul untuk terjun dalam mengaudit program-program di Pemdes Jatiayu yang sumber pembiayaannya dari Dana Desa. Ditengarai, selain mangkraknya proyek Rest Area senilai ratusan juta tersebut, masih ada beberapa proyek yang patut dipertanyakan. Selama ini peran kepala desa dalam setiap proyek yang ada terlalu sentral hingga sangat leluasa mengelola Dana Desa tanpa pengawasan ketat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatiayu.

“Peran Kades bak raja kecil di Jatiayu ini, semua program hampir semuanya dikendalikan kepala desa. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) itu hanyalah boneka yang sebenarnya hanya sekedar pelengkap. Peran sentralnya ada di tangan kades seluruhnya,” tuding Sun, warga Jatiayu, Jumat (29/11/2019) siang.

Secara tersirat, Sun menyatakan telah mengantongi banyak bukti kecurangan yang dilakukan Kades Jatiayu dalam pelaksanaan program-program yang dianggarkan Dana Desa. Sejumlah program diduga menyimpang lantaran kurangnya pengawasan. Ia menyebut bahwa selama ini, peran BPD memang sangat minim dalam melakukan monitoring dan pengawasan di lapangan. Hal paling nyata adalah pembangunan mushola dan toilet yang gagal terwujud di calon lokasi rest area. Saat ini, sudah di penghujung tahun anggaran 2019, jadi tidak mungkin pembangunan bisa diselesaikan sebelum tahun ini berakhir.

“Setahu saya, peran BPD meliputi legislasi pengesahan APBDes dan peraturan peraturan desa, budgeting menyangkut dana-dana di desa serta pengawasan terhadap pelaksanaan roda pemerintahan desa. Nah BPD Jatiayu hanya dibutuhkan untuk legislasi itu, monitoring dan fungsi anggaran saya nilai nol besar,” urai dia.

Melihat lemahnya peran BPD, Sun berharap aparat di atasnya bertindak. Inspektorat, BPKP ataupun BPK bersedia turun untuk melakukan audit terhadap anggaran dana desa miliaran rupiah yang telah digelontorkan pemerintah.

“Saya ini hanya rakyat kecil biasa yang ingin desa ini maju. Saya bukan perangkat desa ataupun tokoh, benar-benar masyarakat kelas bawah. Tidak ingin dana desa penggunaannya menyeleweng hingga manfaatnya tak dirasakan masyarakat banyak. Katanya ada pendamping, ada pengawas. kok pelaksanaannya seperti itu,” gerutu Sun.

Apa yang disampaikan Sun ternyata tak meleset dari kenyataan. Srianto, anggota BPD Desa Jatiayu yang membidangi pembangunan mengaku tak tahu banyak terkait mangkraknya pembangunan mushola dan toilet di calon rest area,

“Jujur kita belum melakukan monitoring sama sekali. Rapat membahas hal tersebut saja juga tidak pernah. Jadi sama sekali saya tidak tahu itu anggarannya berapa. Untuk semua anggota saya memastikan tidak tahu terkait rest area itu. Entah kalau Pak Ketua BPD, jadi untuk jelasnya silahkan tanya Ketua BPD,” jawab Srianto.

Tak hanya Srianto, beberapa anggota BPD Jatiayu yang ditemui pidjar-com-525357.hostingersite.com menyatakan hal senada. Mereka tidak diberikan RAB (Rencana Anggaran Belanja) maupun MoU dengan Perhutani untuk pembangunan mushola dan toilet di rest area oleh Pemerintah Desa Jatiayu. Anggota BPD bahkan tidak memegang salinan APBDes Jatiayu tahun 2019.

“Lha bagaimana kami mau melaksanakan fungsi monitoring dan pengawasan, wong salinan APBDes saja kita tidak memegang,” celetuk salah seorang anggota BPD Jatiayu.

Saat dikonfirmasi, Ketua BPD Jatiayu Waliyanto mengakui bahwa pelaksanaan pembangunan mushola dan toilet di lokasi calon rest area hutan itu berdasar atas MoU antara BUMDes Jati Lestari Desa Jatiayu dengan Perhutani.

“Itu dianggarkan dalam APBDes Perubahan tahun 2018 senilai Rp 130 juta, namun yang lebih tahu mestinya ya Pemdes Jatiayu dengan BUMDes. Dilaksanakan pada bulan ramadhan kemarin, tahu-tahu dihentikan,” cerita Waliyanto.

Di sisi lain Waliyanto juga mengakui sisi lemah kontroling BPD Jatiayu. Dia menyatakan bahwa dari awal, musyawarah antara BUMDes, Pemdes Jatiayu, Karang Taruna Padukuhan Ngringin hingga pihak Perhutani, pihaknya jarang dilibatkan. Entah segaja atau tidak, peran BPD seolah ditinggalkan dan tidak diundang dalam rapat-rapat yang digelar pihak-pihak eksekutif.

“Karena BPD tidak diundang, ya otomatis tidak datang. Untuk detail MoU antara pihak Perhutani dengan BUMDes itu saja diberikan setelah saya minta. Dan itu baru disampaikan belum lama ini. Jadi belum sempat mempelajari secara detail,” jelasnya.

Secara terbuka Waliyanto mempersilahkan jika ada audit terkait administrasi dan segala hal tata kelola administrasi Pemerintah Desa Jatiayu. Di era transparansi keterbukaan seperti ini, memang seyogyanya Pemdes Jatiayu tidak alergi terhadap kritik.

Terpisah, Giyono Kepala Desa Jatiayu mengaku siap dikonfrontir dengan pihak-pihak yang mempertanyakan pelaksanaan pembangunan mushola dan toilet di kawasan calon rest area.

“Saya siap dikonfrontir dengan BUMDes, BPD, pemerintah Kecamatan Karangmojo, DP3AKBPMD maupun inspektorat. Akhir tahun anggaran ini sudah ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” tegas sang Kades.