Pemerintah Tetapkan Idul Adha 29 Juni, Beda dengan Muhammadiyah

Wonosari,(pidjar.com)– Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha antara pemerintah dengan ormas islam Muhammadiyah dipastikan berbeda. Kementerian Agama menetapkan hari Idul Adha pada 29 Juni sedangkan Muhammadiyah menetapkan hari Idul Adha tanggal 28 Juni. Dengan adanya perbedaan ini, Kementerian Agama Gunungkidul menghimbau masyarakat agar tetap menjaga kerukunan.

Kepala Kementerian Agama Gunungkidul, Sa’ban Nuroni, mengatakan sudah memprediksi jauh-jauh hari jika pelaksanaan Idul Adha di tahun ini bakal berbeda. Dikatakannya, perbedaan penentuan hari raya ini merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia. Ia meminta kepada masyarakat agar perbedaan ini tidak dijadikan sebagai bahan polemik.

“Penetapan ini merupakan hasil dari hisab dan rukyat di berbagai titik, ya memang ada perbedaan penetapan antara pemerintah dengan Muhammadiyah tapi ini hal yang wajar,” jelas Kepala Kementerian Agama Gunungkidul, Sa’ban Nuroni, Jumat (23/06/2023).

Ia mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga kerukunan meskipun pelaksanaan Idul Adha berbeda. Perbedaan penentuan tanggal hari besar islam seperti idul fitri maupun idul adha maupun awal ramadhan memang tidak bisa dihindari, hal itu karena memang kriteria penentuan yang digunakan antara pemerintah dan muhammadiyah berbeda.

“Jadi yang dibangun itu adanya sikap saling mengerti, toleransi, serta saling memahami adanya perbedaan. Fenomena itu sudah lama kita jalani”, terangnya.

Pihaknya pun sudah menyampaikan adanya perbedaan pelaksanaan idul adha kepada KUA serta penyuluh di seluruh Gunungkidul agar menyampaikan informasi ini ke masyarakat. Dengan memberikan informasi yang jelas ke masyarakat diharapkan tidak sampai muncul gesekan akibat perbedaan pelaksanaan idul adha di Gunungkidul.

“Sampai saat ini tidak ada informasi yang sampai ke saya adanya gesekan-gesekan di tengah masyarat. Mari kondisi yang sangat bagus ini kita kembangkan terus,” imbuh Sa’ban.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul, Harry Sukmono, mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada Panewu dan Lurah agar menghimbau masyarakat di wilayahnya tidak menggunakan plastik untuk membagikan daging kurban. Himbauan ini disampaikan agar pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dan distribusi daging kurban tidak menghasilkan sampah plastik yang berlebihan.

“Kami menghimbau agar masyarakat tidak menggunakan plastik untuk membungkus daging kurban, bisa pakai wadah alternatif lainnya,” ucap Harry.

Menurutnya, sebagai alternatif pembungkusan ia mengajak masyarakat memanfaatkan kemasan ramah lingkungan seperti penggunaan daun pisang ataupun jati hingga menggunakan wadah besek ataupun wadah lainnya yang bisa didaur ulang.

“Tentu wadahnya yang tidak menimbulkan sampah plastik,” terangnya.

Dirinya juga meminta agar panitia pelaksana di masing-masing lokasi penyembelihan bisa menyediakan sarana dan pengelolaan sampah terpilah baik disekitarnya serta melakukan pengumpulan dan pengangkutan sampah ke tempat pembuangan sampah.

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga berharap agar panitia pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dapat mengelola kotoran hewan kurban agar tidak mencemari sumber air. Ia berharap pelaksanaan Idul Adha tahun ini agar masyarakat lebih menyadari kelestarian lingkungan sehingga dalam pelaksanannya tidak berdampak terhadap kelestarian lingkungan.

“Mohon kesadaran masyarakat untuk arif dan bijak dengan tidak mencemari sumber air. Tujuannya agar tidak terjadi pencemaran di sumber air yang berasal dari kotoran hewan kurban,” tutupnya.