Pemerintah Wacanakan Relokasi Terhadap Korban Longsor di Candirejo

Wonosari,(pidjar.com)– Tiga pekan pasca kejadian tanah longsor di Padukuhan Blembem, Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semin sebanyak 6 KK yang terdampak bencana ini masih mengungsi di bangunan bekas Sekolah Dasar (SD) di daerah tersebut. Rencana relokasi terhadap korban bencana ini pun masih terus berproses.

Panewu Semin, Haryanto mengungkapkan, sejak tanggal 19 November hingga sekarang 6 KK dengan puluhan cacah jiwa ini masih mengungsi di bangunan yang telah disediakan oleh pemerintah, yaitu berada di bangunan bekas SD Blembem yang sudah tidak digunakan lagi. Usai peristiwa itu terjadi, sesuai dengan arahan Menteri Sosial agar para korban ini dapat direlokasi pemerintah kabupaten dan kapanewon serta kalurahan terus berproses.

“Untuk relokasi masih berproses, koordinasi lintas sektoral tentu dilakukan untuk menentukan lokasi mana yang tepat dan aman untuk menjadi lokasi relokasi bagi 6 KK ini,” papar Haryanto, Jumat (02/12/2022).

Kondisi di kawasan rumah korban bencana ini memang sangat tidak memungkinkan jika dihuni kembali. Sebab semuannya telah berubah dan tertumpuk dengan material longsor. Sehingga sangat membahayakan jika dimanfaatkan kembali.

“Jika nanti sudah mendapat lokasi yang sekiranya cocok nanti proses lanjutan akan segera dilakukan. Ya memang untuk saat ini para korban ini masih harus tinggal di pengungsian tepatnya di bangunan SD,” jelasnya.

Disinggung mengenai aktivitas para korban bencana ini, perlahan mereka sudah mulai bangkit dan kembali menata kehidupan untuk masa depan meski belum memiliki tempat tinggalnya sendiri. Beberapa aktivitas mulai dilakukan, anak-anak juga mulai masuk sekolah seperti biasa.

“Kalau untuk pertanian ya belum sepenuhnya, la gimana sebagian lahan yang dimiliki kan tertutup longsoran bukit,” imbuhnya.

Bantuan dari beberapa pihak seperti organisasi, perseorangan dan lainnya pun masih silih berganti. Sehingga untuk kebutuhan permakanan tercukupi dengan baik.

“Pasca longsor itu kami lakukan koordinasi terkait dengan lokasi mana yang akan digunakan untuk relokasi. Tentu harus memperyimbangkan banyak hal kelayakan dan keamanan dari bencana utamanya,” sambung Kepala BPBD Gunungkidul, Purwono.

Belakangan ini memang bencana hidrometeorologi terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Banyak wilayah dan warga yang terdampak bencana banjir, tanah longsor, tanah bergerak dan lain sebagainya. DPRD Gunungkidul pun mendorong pemerintah untuk sigap dalam penaganan pasca bencana dan mitigasi.

Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul, Sarjana mengatakan pemerintah harus memiliki peta rawan bencana dan upaya mitigasi yang harus dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya saja bencana yang terjadi merenggut nyawa korbannya.

“Letak hunian warga Gunungkidul ini banyak yang berada di lereng bukit ini tentunya sangat rentan terdampak bencana longsor. Mungkin bisa ada opsi dari pemerintah lokasi-lokasi yang rawan warganya bisa direlokasi,” ucap Sarjana.

Ia pun menyadari anggaran yang dibutuhkan sangat besar untuk program semacam ini. Terlebih wilayah Gunungkidul sebagian memang perbukitan namun demikian program ini merupakan jangka panjang untuk meminimalisir bencana yang memakan korban.