PKH Dijadikan Program Kampanye Viral, Koordinator Ancam Pecat Petugas Tak Netral

Gedangsari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Jagad media sosial Kabupaten Gunungkidul baru-baru ini dihebohkan dengan foto screen shot percakapan grup whatsapp. Menjadi menghebohkan dalam percakapan tersebut, disebut bahwa penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) akan lebih sejahtera jika memilih Paslon tertentu pada kontestasi Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Hal ini kemudian memancing sejumlah reaksi dari warga net.

Sebagaimana diketahui, program PKH sendiri merupakan program bantuan sosial dari pemerintah yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu.

Percakapan grup whatsapp yang menghebohkan itu terjadi di di grup yang bernama PKH Dusun Suruh yang diketahui berada di Kalurahan Hargomulyo Kalurahan Gedangsari. Adapun percakapan yang dinilai menggiring masyarakat untuk mencoblos paslon tertentu adalah:

“Ibu ngapunten sedikit kampanye ngih,seperti td yg di bicarakan. Bu pendamping tentang calon bupati, bahwasanya yg berkaitan dengan pkh niku no jadi mongo untuk pilihan bupati besok coblos no (tertentu) ngih.

Kulo.mboten maksa cuma ngajak karena pilihan itu hak pribadi masing2_tp menawi pngen pkhne langeng ngih niku wau no ….

Sepindah malih kulo mboten maksa cuma sekedar mengulang penjelasan bu pendamping dan mungkin bagi ygtddenger * piyambak saking bu pendamping mungkin lebih tau,”

Dalam sekejap sejak Senin (16/11/2020) malam, pesan tersebut langsung tersebar luas dan mendapatkan berbagai tanggapan.

Ketika dikonfirmasi berkaitan dengan pesan viral ini, Koordinator Pendamping PKH Gunungkidul, Herjuno Pangaribowo pun memberikan klarifikasi.

“Saya tidak mengenal Satria, saya pastikan yang bersangkutan bukan merupakan pendamping PKH,” tegas Herjuno, saat dikonfirmasi pidjar-com-525357.hostingersite.com, Selasa (17/11/2020).

Ia memastikan, program PKH merupakan program dari pemerintah pusat. Adapun para pendamping dipastikan netral menyikapi Pilkada Gunungkidul.

“Para pendamping netral, mereka tidak terlibat politik praktis,” papar Herjuno.

Dijelaskannya lebih lanjut, netralitas para pendamping PKH juga sudah disosialisasikan kepada masing-masing petugas. Sehingga berkaitan dengan statemen yang viral tersebut, Herjun mengaku tidak tau menahu.

“Kami juga sudah melakukan klarifikasi kepada pendamping di kalurahan setempat, yang membuat klarifikasi bukan pendamping maupun ketua,” tandas dia.

Herjun memaparkan, dengan kebijakan netral yang dikedepankan ini, pihaknya memastikan akan mengambil langkah tegas apabila ada petugas pendamping PKH yang terlibat dalam politik praktis.

Adapun sanksi jika nantinya para pendamping ini terjun dalam politik praktis, Herjun mengatakan sesuai dengan anjuran Kementrian Sosial akan ada sejumlah sanksi administratif atau bahkan pemecatan. Seperti halnya ASN, lanjut Herjun para pendamping PKH memang sudah seharusnya netral.

“Kami sebagai koordinator ya selalu memonitor pergerakkan pendamping, terlebih di era Pilkada,” kata dia.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Gunungkidul, Sudarmanto masih irit berkomentar berkaitan dengan viralnya pesan berantai ini. Pihaknya mengaku belum bisa memberikan tanggapan apapun.

“Maaf kami belum bisa memberikan tanggapan apapun, terkait statemen media sosial,” pungkas Sudarmanto.