Pulihkan Ekonomi di Tengah Pandemi, UMKM Akan Terima Dana Hibah Jutaan Rupiah

Wonosari,(pidjar.com)–Pandemi covid 19 memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha khususnya UMKM dan pekerja swasta lainnya. Kegiatan ekonomi selama pandemi mengalami penurunan, bahkan tak sedikit pula pekerja yang dirumahkan dan di PHK. Pemerintah daerah sampai ditingkat pusat mengambil sejumlah langkah untuk melakukan perbaikan ekonomi masyarakat selama diterapkannya kebiasaan baru (new normal).

Bidang UMKM misalnya, di bidang ini banyak sekali usaha yang terpaksa vakum bahkan gulung tikar lantaran sepinya orderan dan tingginya biaya operasional. Untuk menghidupkan kembali UMKM pemerintah pusat memiliki program bantuan hibah nodal bagi usaha mikro. Adanya program tersebut langsung direspon oleh pemerintah kabupaten dalam melakukan pendataan berapa banyak UMKM di Gunungkidul yang terdampak covid 19.

Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Gunungkidul, Sih Supriyana mengatakan pihaknya telah menyerahkan data UMKM ke Dinas Koperadi dan UKM di DIY. Nantinya data tersebut akan dilakukan sinkronisasi oleh petugas, UMKM yang sesuai kriteria nantinya akan diajukan ke pemerintah pusat sebagai calon penerima bantuan hibah.

“Bantuannya Rp 2.400.000 per usaha. Ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi, jadi tidak semua UMKM bisa mendapatkan bantuan permodalan atau hibah ini,” kata Sih Supriyana, Kamis (20/08/2020).

Lebih lanjut ia mengatakan beberapa kriteria yang harus dipenuhi yakni, adanya kejelasan usaha, KTP domisili tinggal, kejelasan alamat usaha, saldo pada rekening kurang dari 2 juta rupiah, dan pemilik usaha sedang tidak memiliki tanggungan utang di Bank.

“Kemarin kita serahkan data ke Diskop UKM DIY sebanyak 43. 464 usaha. Nanti mereka yang berhak menyinkronkan,” jelas dia.

Adanya bantuan hibah ini diharapkan nantinya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha. Misalnya untuk pengembangan alat atau pengembangan usaha agar tetap berjalan meski ekonomi sedang mengalami penurunan akibat adanya pandemi.

Sementara itu, Kepala Bappeda Gunungkidul, Sri Suhartanta mengatakan, ada beberapa skema yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk pemulihan ekonomi masyarakat di daerah. Di Gunungkidul sendiri, saat ini pembahasan pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial masih dilakukan. Beberapa rencana yang akan dilakukan juga sudah dipersiapkan.

Menurutnya skema-skema ini merupakan langkah yang tepat sebagai pemicu pemulihan ekonomi masyarakat Gunungkidul. Mulai dari nantinya bansos APBD akan dilanjutkan, upaya pemerintah mrngusulkan bantuan hibah bagi pelaku UMKM, rencana padat karya dan beberapa kegiatan penunjang lainnya.

“Untuk bantuan bagi warga terdampak masih terus diupayakan. Sekarang ini juga masih ada beberapa sumber bantuan bagi masyarakat kemudian untuk yang belum mendapat masih tetap diusulkan pada sumber lainnya,”jelasnya.

Adapun untuk rencana padat karya sendiri diharapkan memang dapat menyerap tenaga kerja pada titik penggarapan. Sehingga penduduk memiliki penghasilan dan pengangguran dapat berkurang. Rencana padat karya sendiri nantinya akan dilakukan di Nglanggeran yang merupakan kawasan wisata.

Nantinya akan dilakukan pembuatan cor rabat sebagai jalur tracking wisatawan dan rehab gazebo. Untuk padat karya infrastruktur lainnya nanti akan menyasar pada titik-titik di kawasan Gunungkidul lainnya.

“Rencananya ada luncuran cadangan DAK fisik untuk kegiatan beberapa sektor seperti kepariwisataan, irigasi pertanian, perikanan dan kelautan. Adap program pendukung infrastruktur sebagai program padat karya,”tambahnya.

Pemenrintah sendiri juga mendorong pelaku usaha maupun masyarakat umum untum lebih kreatif selama kondisi ekonomi masih belum stabil.