Wonosari,(pidjar.com)–Pemberian bantuan sosial maupun jaring pengaman sosial di Kabupaten Gunungkidul hingga saat ini masih belum juga dieksekusi. Lambatnya penyaluran bantuan ini disebut disebabkan oleh proses birokrasi dalam penyesuaian dan regulasi yang terus berubah dari pemerintah pusat. Pemkab Gunungkidul sendiri menjanjikan, distribusi bantuan tunai untuk puluhan ribu kepala keluarga (KK) akan dicairkan sebelum hari raya Lebaran.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Siwi Iriyanti mengungkapkan, saat ini pemerintah kabupaten Gunungkidul masih terus menyelesaikan proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial tunai (BST) yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Gunungkidul. Pihaknya merencanakan, penyaluran bantuan ini akan dilakukan oleh pemerintah sebelum lebaran. Koordinasi sendiri telah dilakukan pada Senin (11/05/2020) kemarin dan disepakati bantuan akan segera disalurkan.
“Sebelum lebaran akan dilakukan penyaluran bantuan dari pemerintah pusat,” kata Siwi Iriyanti, Selasa (12/05/2020).
Untuk skema penyaluran, pemerintah bakal menggandeng pihak PT Pos maupun bank-bank untuk memudahkan masyarakat menerapkan protokol kesehatan dalam mencairkan bantuan. Adapun selama ini, Pemkab Gunungkidul tengah berusaha menyelesaikan verifikasi data untuk bantuan yang berasal dari APBN terlebih dahulu. Kemudian setelah semuanya selesai baru kemudian dilanjutkan untuk pemberian bantuan dari APBD Gunungkidul.
Sebagaimana diketahui, untuk bantuan sosial tunai dari ABPN, Kabupaten Gunungkidul mendapatkan kuota sebanyak 44.123 KK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.446 KK telah dicairkan sejak beberapa waktu lalu. Sementara untuk 37.725 KK yang belum disalurkan, rencananya akan disalurkan sebelum lebaran melalui PT Pos. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar 600 ribu setiap bulannya. Penerima akan mendapatkan bantuan selama 3 bulan yakni untuk April, Mei, dan Juni 2020.
“Kita selesaikan dulu yang dari Kementerian Sosial, kemudian baru yang bersumber dari APBD Gunungkidul,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD Gunungkidul, Pemkab Gunungkidul menggelontorkan anggaran sebesar 10,4 miliar rupiah. Ada beberapa kriteria yang mendapatkan bantuan tersebut yakni setelah diverifikasi ulang sekitar 4000 rumah tangga yang masuk kategori ODP, PDP, dan Pasien Positif. Selanjutnya 2960 miskin tercecer yang artinya mereka tidak terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial dan untuk 11.300 lebih UMK dan pekerja informal.
“Untuk data kami sedang verifikasi dan validasi. Diharapkan memang ada kerjasama yang baik dari semua lini berkaitan dengan data tersebut, sehingga tidak ada yang dobel dalam penerimaan bantuan,” jelasnya.
“Terus mundur itu karena ada penyesuaian, harus jeli dalam pendataan. Yang masuk daftar PKH, BPNT (Sembako) dan pra kerja tidak ikutsertakan dalam daftar penerima,” tambah Siwi.
Adapun saat ini pemerintah tengah menyalurkan pula bantun Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT dengan perluasan penerima. Data yang ada, secara keseluruhan bantuan PKH dan BPNT menyasar 50.359 rumah tangga di Gunungkidul. Penyalurannya pun sudah mulai beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengatakan, Bansos dan JPS dari pemerintah memang terkesan mundur. Namun begitu masyarakat harus memahami karena ada aturan dan pemahaman yang banyak sehingga dalam penerapannya perlu lebih jeli lagi.
“Ini merupakan program kemanusiaan global, sebenarnya jika diakumulasikan jauh lebih banyak bantuan dari swasta karena kalau dari pemerintah tentu terbentur dengan aturan yang ada,” ucap Immawan.
