Semanu, (pidjar.com)–Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang digagas para wakil rakyat di DPRD Gunungkidul menuai polemik. Program pembangunan dari pemerintah yang diinisiasi oleh kalangan anggota dewan ini diduga disalahgunakan oleh beberapa oknum wakil rakyat untuk menangguk untung. Pekerjaan yang seharusnya bisa untuk menyejahterakan masyarakat di 17 kecamatan disinyalir sarat muatan permainan antara oknum anggota dewan dengan kontraktor penggarap. Banyak justru dari kalangan pemerintah desa yang tak dilibatkan dalam proses pembangunan.
Hal ini tentunya mengundang kekhawatiran tersendiri di kalangan jajaran pemerintah-pemerintah desa penerima bantuan. Mereka khawatir jika nantinya program ini justru menjadi boomerang dan berujung kepada mereka yang notabene merupakan penerima bantuan. Program BKK yang dipergunakan untuk membangun jalan ini sendiri menyedot anggaran tak sedikit. Total untuk tahun ini, ada sekitar 19 miliar anggaran yang digelontorkan pemerintah guna membiayai program ini.
Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Ngeposari, Ciptadi kepada pidjar.com. Ia tak menampik apabila program BKK tersebut bisa masuk ke desanya lewat perantaraan anggota DPRD Gunungkidul. Dalam hal ini, pihaknya mengaku tidak memiliki keleluasaan dalam mengelola dana BKK tersebut.
“Silahkan berhubungan dengan Pak Jumawan, dia kontraktor yang ditunjuk oleh bapak-bapak anggota DPRD yang dahulu mengusulkan hingga akhirnya dapat cair dananya,” kelit Ciptadi.
Senada dengan Ciptadi, salah seorang kepala desa di Kecamatan Karangmojo bahkan mengaku sempat akan menolak dan tidak berani menerima program BKK yang masuk desanya. Menurut penuturan kepala desa tersebut, pihaknya pada tahun ini mendapatkan sejumlah titik yang jalannya diaspal menggunakan anggaran BKK ini.
“Ada beberapa dusun yang diaspal menggunakan BKK, cuma terus terang kalau boleh memilih akan saya tolak. Sebab ini berpotensi pidana,” cerita Kades tersebut.
Sang Kades membeberkan, ada beberapa hal yang membuatnya khawatir terkait penerimaan BKK di desanya. Seperti misalnya dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang dikirim oleh dinas harganya melampaui SHBJ yang ditetapkan Bupati dan itupun masih di luar pajak. Artinya jika sesuai dengan RAB, maka pemerintah desa harus siap-siap nombok untuk bayar pajak.
“Di luar itu masih ada profit 15%, kalau istilah bahasa, profit itu untuk kontraktor atau dinas ya monggo. Cuma kalau itu diterapkan dalam tata kelola pemerintahan desa jelas nggak bisa. Lha siapa yang mau nomboki?” tegas kepala desa tersebut.
Konon, profit 15% tersebut diperuntukkan bagi salah seorang anggota dewan yang dahulu membawa program BKK masuk ke desa tersebut. Di desa itu sendiri pada tahun ini mendapatkan BKK hampir setengah milyar rupiah.
Dalam penggarapan program BKK sendiri juga terpantau cukup janggal. Hampir tak satupun ada pekerjaan baik itu pengaspalan maupun cor rabat jalan yang memasang papan nama pekerjaan di titik-titik lokasi program BKK dikerjakan.
Mengacu UU dan peraturan yang ada, kewajiban memasang papan nama pekerjaan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik/Non Fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek. Papan nama tersebut di antaranya memuat jenis kegiatan,lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.
Seperti misalnya pembangunan jalan di Padukuhan Ngepos, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu. Pengaspalan jalan sepanjang 400 meter dengan lebar 3 meter dikerjakan secara cepat dan terkesan asal jadi. Rekanan yang ditunjuk melakukan pengaspalan jalan juga tidak memasang papan nama pekerjaan walaupun dalam RAB Rencana Anggaran Biaya) tercantum anggaran pengadaan papan nama pekerjaan.
Ketika dikonfirmasi, Pimpinan CV Surya Mandiri kontraktor yang ditunjuk mengerjakan BKK di Ngeposari, Ngateman mengakui bahwa ia untuk proyek BKK ini mendapatkan jatah 4 pengaspalan dan 1 cor rabat jalan. Total proyek yang ia tangani sendiri mencapai Rp 560 juta.
“Untuk Ngepos dan Kalangbangi Wetan masing-masing Rp 130 juta, lalu Wediutah, Semuluh dan Ngreneng seratus jutaan. Masing-masing titik selesai dalam waktu seminggu. Satu desa Ngeposari ada 9 paket pekerjaan, 5 oleh saya dan sisanya oleh dua rekanan lainnya,” terang Ngateman.
Sebagai kontraktor, Ngateman berterus terang mengeluh dengan tata kelola BKK yang berbeda dengan pekerjaan dari dinas. Sebab untuk BKK dalam RAB tidak dicantumkan pajak 10%, namun faktanya dirinya dikenai pajak sebanyak itu.
“Pajak tidak dicantumkan dalam RAB tetapi saya harus membayar pajak yang di luar RAB tersebut. Padahal kalau di DPU sana, pajak sudah tercantum dalam RAB sehingga jelas hitungannya. Belum lagi ini besok dikumpulkan sama koordinator BKK Kecamatan Semanu. Saya nggak tahu harus setor berapa, yang jelas ada hitung-hitungannya. Sebab itu untuk Bapak yang bawa program BKK masuk ke sini,” keluh dia. (Gaib)
