Selama Pandemi Berlangsung, Pemkab Gunungkidul Telah Cairkan Rp 44 Miliar untuk Tangani Corona

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Penanganan dan penanggulangan covid 19 diketahui membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sendiri telah melakukan refocusing anggaran. Sampai dengan saat ini, pemerintah telah mencairkan anggaran sebesar Rp 44 miliar untuk hal tersebut.

Informasi yang diperoleh pidjar-com-525357.hostingersite.com, jmlah terakhir pemerintah telah melakukan refocusing anggaran dari APBD sebesar Rp 210 miliar untuk penanganan pandemi yang semakin menyebar luas ini. Dari anggaran yang masuk dalam anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut telah dimanfaatkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk penanganan dan penaggulangan. Bahkan sampai saat ini, sudah ada OPD yang mengusulkan penambahan anggaran untuk penanganan dan penanggulangab covid 19.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo mengatakan, perencanaan awal ada sekitar rp 47 miliar yang melekat di lima OPD dalam penanganan dan penanggulangan covid-19. Akan tetapi dalam perjalanannya dilakukan penambahan di masing-masing OPD sesuai dengan kebutuhan mereka.

“Anggaran tersebut digunakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Wonosari, Dinas Sosial, BPBD Gunungkidul, dan RSUD Saptosari,” ucap Saptoyo, Senin (03/08/2020).

Sebagai contohnya, untuk Dinas Kesehatan sendiri jumlah pagu dari Rp 12 miliar sekian berubah menjadi Rp 16,1 miliar. Kemudian untuk BPBD Gunungkidul Rp 2,8 miliar dan telah digunakan secara keseluruhan.

“Dari 52,6 miliar rupiah itu telah kita cairkan sebesar 44 miliar rupiah atau 83,6 persen,” terang dia.

Kendati demikian, pemerintah masih memiliki cadangan anggaran. Mengingat sejak awal dilakukannya penanganan dan penanggulangan covid 19 total anggaran yang dilakukan refocusing mencapai Rp 210 miliar. Dengan demikian, jika sewaktu-waktu anggaran ada anggaran yang sangat mendesak masih dapat memanfaatkan BTT itu.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk BPBD sendiri saat ini juga mulai mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan dan penanggulangan covid 19. Pasalnya di BPBD sendiri ada beberapa sektor yang diampu, sebagai contohnya penyiapan fasilitas untuk uji coba di wisata. Anggaran yang digunakan merupakan anggaran yang melekat di BPBD.

“BPBD masih dalam proses, dimana ada usulan tambahan anggaran. Ini masih dalam pemabahasan kita semua, kalau usulannya sekitar 1 miliar lebih sedikit,” jelas Saptoyo.

Sementara itu, anggota Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Eko Rustanto mengatakan dari dewan sendiri terus melakukan pengawasan dan pemantauan berkaitan dnegan penggunaan anggaran penanganan covid 19 di Gunungkidul. Bedasarkan pengamatan dan pengawasan yang dilakukan nyaris 50 miliar rupiah yang telah digunakan oleh pemerintah.

Mulai dari penanganan di bidang kesehartat, pengadaan masker, APD, hingga jarring pengaman sosial yang telah dilakukan pemerintah. Menurutnya saat ini pemerintah telah melakukan tugasnya dengan bai, hanya saja memang ada beberapa yang disoroti oleh dewan.

“Kemungkinan kalau situasi masih seperti ini tentu ada kebijakan lain yang diterapkan,” ucap dia.

“Untuk serapan saya kira ya sudah baik. Yang jadi catatan agar bagaiamanapemda memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tetap waspada dan penerapan protokol kesehatan. Untuk bidang yang belum saya harap segera bisa diberikan, seperti misalnya insentif nakes itu karena mereka merupakan garda terdepan,” pungkas Eko.