Sentilan GCW Untuk Hasil Rotasi Mutasi, Beri Nilai Merah Hingga Kental Tekanan Lingkaran Dalam Kekuasaan

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Rotasi mutasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Gunungkidul pada Sabtu pekan lalu masih menjadi pembicaraan hangat bagi sejumlah kalangan. LSM Gunungkidul Corruption Watch (GCW) bahkan memberikan nilai merah terhadap rotasi mutasi pejabat eselon II yang telah dilantik beberapa waktu lalu. GCW menyebut pemilihan pejabat-pejabat kepala OPD ini terkesan dipaksakan kental dengan adanya tekanan dari berbagai pihak ke bupati untuk meloloskan nama yang telah dibawa oleh timsesnya.

Koordinator GCW, Dadang Iskandar secara pribadi memberi nilai 5,5 untuk hasil rotasi dan mutasi tahap pertama di era Bupati Sunaryanta. Ia kembali menyebut adanya tekanan kepada Bupati Gunungkidul dari orang-orang di lingkaran dekatnya dalam proses ini.

“Ini yang menjadi perhatian kita semua, di mana saya mengamati Bupati justru terkesan ditekan untuk menuruti apa keinginan pengusung serta timsesnya,” kata Dadang Iskandar.

Menurutnya rotasi mutasi pejabat sangatlah seksi. Terlebih ke depan, akan ada OPD-OPD “basah” yang kosong karena pejabatnya dipindahkan ataupun pensiun. Ia memprediksi, perang kepentingan akan sangat kental dalam pemilihan pejabat terutama di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul. Dua OPD ini memang memiliki anggaran berlimpah.

“Jika demikian adanya ikut campur dari timses, orang yang dekat dengan bupati, dan parpol maka hal itu akan menjadi bias birokrasi profesional. Yang mana cita-cita menjadi Gunungkidul lebih maju dan baik tidak akan tercapai,” ucapnya.

Ia menyebut perlu adanya pengawasan yang tepat dalam rotasi dan mutasi jabatan. Jangan sampai Bupati tertekan oleh lingkungannya sendiri. Ke depan menurutnya, pejabat Kepala OPD, juga akan ada rotasi dan mutasi untuk kalangan pejabat di bawahnya. Hal ini diharapkan bisa menjadi evaluasi ke depan bagi kalangan berwenang, agar nantinya pejabat yang dipilih merupakan orang yang kompeten di bidangnya.

“Menjadi sebuah hal yang mengerikan manakala mereka yang merasa dekat dengan bupati, baik kalangan timses ataupun parpol dalam rotasi mutasi jabatan ikut campurnya lebih jauh. Jangan sampai mereka menyodorkan nama-nama pejabat yang harus dituruti oleh Bupati,” paparnya.

Berkaitan dengan pengisian pejabat, harusnya dilihat bagaimana kompetensi dan kemampuan mereka. Sehingga nantinya menciptakan SKPD mumpuni dan sesuai dengan jalurnya.

“Penempatan pejabat jangan dikendalikan oleh lingkaran yang merasa dekat dengan bupati. Tidak menutup kemungkinan terjadi transaksional, balas budi ataupun kepentingan lainnya,” imbuh Dadang.

Berkaitan dengan APBD Perubahan tahun 2021 ke depan, disinyalir pejabat yang belum lama ini dilantik dan diambil sumpah janjinya tersebut demi mengamankan kepentingan mereka yang ada di sekitar bupati. Sehingga rotasi mutasi dipaksakan terjadi sebelum APBD Perubahan disejutui.

“APBD Perubahan itukan proyeknya besar dan banyak pastinya. Dugaannya mereka yang dilantik menjadi bagian mengamankan, penataan yang dilakukan untuk mrngamankan proyek-proyek untuk pemenuhan kebutuhan lingkaran Bupati,” imbuhnya.

“Gunakanlah standar birokrasi yang baik, bekerja dengan birokrasi yang ada. Jangan sampai pejabat yang ada SKPD ini menjadi pejabat politik,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Rumah Bersama, Ratno Pintoyo membantah keras adanya tekanan terhadap Bupati Sunaryanta dalam kaitannya rotasi mutasi pejabat. Mantan Ketua DPRD Gunungkidul ini menyebut bahwa sosok Sunaryanta yang tegas tentunya tidak mungkin bisa ditekan oleh sepapun. Sosok Sunaryanta memandang semua penugasan yang diberikan, sesuai dengan tugas dan keinginannya sendiri untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan.

“Saya tahu persis bahwa Bupati Sunaryanta itu orangnya tidak bisa ditekan,” papar Ratno.

Namun begitu, ia tak memungkiri bahwa tim lingkaran dalam yang hingga saat ini dibentuk memang sering berkumpul dan berdiskusi untuk memberikan masukan kepada Bupati. Diskuasi sendiri berlangsung tidak secara formal. Pihaknya hanya diminta memberikan masukan berkaitan dengan kinerja pejabat, track record, hingga persyaratan formal dari calon pejabat.

“Bupati tentu tidak bisa berdiri sendiri di awal masa jabatannya. Namun ya itu, kalau sudah ranah keputusan, tidak bisa diganggu gugat beliaunya,” ucapnya.

“Sebutan nama-nama dalam diskusi itu bukan kami menentukan, tapi hanya sekedar memberi masukan. Jangan sampai ada keputusan yang melanggar aturan,” sambung dia.

Ratno juga membantah keras adanya tudingan sempat ada penggerudukan rumah Bupati lantaran tekanan atas keputusan pemilihan pejabat. Hal itu menurutnya tuduhan yang sangat mengada-ada. Ia meminta pihak-pihak yang menuding untuk memberikan bukti. Jangan sampai tudingan yang ada ini kebablasan dan menjurut ke fitnah dan pencemaran nama baik.

“Masukan dan kritik ini saya anggap wajar terjadi, pasti ada pro dan kontra. Yang jelas, saya berpesan jangan sampai menjurus ke fitnah,” papar Ratno.