Serapan Anggaran Dinas “Basah” Rendah, Pembangunan di Gunungkidul Tak Maksimal?

Wonosari,(pidjar.com)– Hampir memasuki bulan September namun serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gunungkidul masih rendah. Angka yang ada saat ini jauh dari target capaian di semester pertama. Hal ini tentunya menjadi PR tersendiri untuk meningkatkan serapan anggaran, pemerintah harus berusaha lebih untuk mengejar target yang ditentukan.

Salah satu dinas yang menjadi sorotan adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman baru diangka 28,85 persen. Meski sudah ada peningkatan dibandingkan dengan bulan Juni yang kurang dari 5 persen namun serapannya masih sangat-sangat rendah.

Padahal, DPUPRKP ini merupakan dinas dengan program pembangunan infrastruktur yang jumlahnya cukup banyak dan anggarannya pun sangat besar dengan pagu anggaran Rp. 134.232.301.765,00. Sejumlah program untuk kepentingan masyarakat pun nampaknya masih banyak yang belum teralisasi.

Data yang berhasil dihimpun, pagu anggaran tahun 2022 ini secara keseluruhan sebesar Rp. 2.055.518.402.124,00. Untuk target tengah tahun paling tidak serapan anggaran dari puluhan OPD yang mengelola anggaran adalah Rp. 1.548.681.104.651,99. Namun nyatanya per tanggal 19 Agustus 2022 kemarin serapan anggarannya baru 50,01 persen.

Dari puluhan OPD ini, ada sekitar 11 OPD yang serapannya di bawah 50 persen dari target yang ada. Adapun dianrsranya Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) yang baru 48,50 persen, Sekretatiat DPRD 48,48 persen, Dinas Petenakan dan Kesehatan Hewan 47,14 persen, dan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja baru 43,88 persen.

Yang cukup membuat kaget adalah beberapa dinas “basah” yang mengelola anggaran cukup besar dan memiliki banyak program fisik maupun non fisik yang serapannya masih sangat rendah. Diantaranya Dinas Pendidikan yang baru 45,96 persen padahal dinas ini memiliki banyak program pembangunan gedung sekolah, rehab gedung serta pengadaan barang-barang yang menunjang kegiatan sekolah, namun serapannya masih belum maksimal sesuai dengan target yang diketok.

Kemudian Dinas Kesehatan yang baru 44,43 persen, Dunas Kebudayaan atau Kundha Kabudayan baru diangka 34,36 persen, Dinas Lingkungan Hidup baru 33,65 persen, Dinas Komunikasi dan Informatika baru 30,45 persen, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) yang baru 28,46 persen. Yang lebih parah adalah DPUPRKP yang masih diangka 28,85 persen padahal berbagai program pembangunan fisik banyak digagas dinas ini.

Hal semacam ini nampaknya menjadi sebuah kebiasaan di Gunungkidul. Tak hanya sekali dua kali saja, melainkan hampir setiap tahun serapan anggaran di dinas-dinas tertentu masih sangat minim di semester pertama dan menjelang akhir tahun capaiannya mulai merangkak naik.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Sri Suhartanta mengatakan, menindaklanjuti serapan anggaran yang masih rendah di sejumlah OPD pemerintah telah melakukan rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program kegiatan pada masing-masing perangkat daerah. Termasuk menggali kendala apa yang dihadapi, percepatan realisasi anggaran kas ditunjang percepatan pengadaan barang dan jasa dan atau pelaksanaan program kegiatan masing masing OPD akan segera dilakukan.

“Sebenarnya sudah berjalan beberapa kegiatan di Bulan Agustus,” papar Sri Suhartanta.

Ia menjelaskan, perintah akan mencermati dan memacu OPD selama 4 bulan kedepan agar program pembangunan baik fisik dan keuangan bisa tercapai target 100 persen sebelum akhir tahun.

“Akan kami dorong agar dapat segera dilaksanakan,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto.  Menurutnya, pemerintah akan terus mendorong OPD agar melakukan percepatan dalam proses hingga realisasi di lapangan.

“Tentu kamin akan mendorong untuk percepatan, mengingat serapan anggaran menjadi stimulan faktor penggerak tumbuh kembangnya ekonomi, karena multiplier effect pada sektor ekonomi lainnya,” ucap Heri Susanto.