Sinyal Internet Buruk di Kawasan Wisata, Ketua Komisi A: Banyak Aturan Harus Diikuti Pemenuhan Sarpras

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Beberapa hari terakhir ini, obyek wisata di Kabupaten Gunungkidul sudah mulai dibuka untuk umum. Meski banyak protes dari kalangan masyarakat maupun pelaku wisata, namun pemerintah tetap menerapkan sejumlah aturan pembatasan guna meminimalisir terjadinya penularan covid19 di kawasan wisata. Bagi pengunjung yang hendak masuk obyek wisata diharuskan melakukan scan barcode Peduli Lindungi terlebih dahulu.

Namun demikian, di lapangan sendiri, cukup banyak permasalahan yang harus dihadapi wisatawan maupun petugas dalam melakukan scan tersebut. Sebab, jaringan internet di beberapa titik masih sulit diakses. Hal ini yang menjadi sorotan anggota dewan agar pemerintah kabupaten Gunungkidul segera mengambil langkah cepat.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul, Ery Agustin mengatakan, dirinya sudah mendapatkan laporan mengenai banyaknya wisatawan yang kesulitan mengakses internet di sejumlah titik. Hal ini tentu akan sangat mengganggu kenyamanan dari para wisatawan. Maka dari itu, dirinya berharap agar pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Gunungkidul segera mengambil langkah penanganan dengan penyediaan jaringan internet yang memadai.

Menurut Ery, hal ini menjadi penting dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan. Di saat mereka dihadapkan sejumlah aturan yang diterapkan, maka dalam hal ini sarana maupun pra sarana harus memudahkan mereka.

“Pemerintah daerah semestinya tidak semata-mata mengejar target saja, tapi bagaimana memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Salah satunya dengan ketersediaan jaringan internet untuk menunjang aplikasi Peduli Lindungi yang menjadi syarat kegiatan pariwisata,” kata Ery Agustin, Senin (25/10/2021).

Berkaitan dengan jaringan internet ini, ia mempertanyakan apakah memang harus menggunakan dana yang berasal dari APBD ataukah bisa diakses menggunakan skema Belanja Tak Terduga (BTT). Sebab sebagaimana diketahui, untuk BTT tahun ini di Gunungkidul dianggarkan hingga mencapai puluhan miliar.

“Sisa BTT masih mencukupi mestinya dan bisa digunakan. Karena ini merupakan bentuk penanganan covid sehingga bisa diambilkan dari anggaran tersebut,” jelasnya.

“Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan fasilitas yang memadai. Perlu digarisbawahi untuk pengawasan penerapan protokol kesehatan juga harus tetap dilakukan. Jangan sampai hanya gembrubyuk di awal kemudian saat ini sudah turun level justru kendor. Semua harus terlibat, jangan sampai terlena,” tambah dia.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul, Harry Sukmono mengatakan bahwa untuk scan barcode Peduli Lindungi di lokasi tertentu memang ada kendala sinyal internet yang sangat minim. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Diskominfo untuk segera menyikapi hal tersebut.

“Ada laporan di TPR Pulegundes, Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus itu wisatawan yang sulit mengakses internetnya,” ucap Harry Sukmono.

Sebelumnya, Kepala Diskominfo Gunungkidul, Wahyu Nugroho mengatakan pihaknya tengah memikirkan beberapa skema penguatan sinyal internet di kawasan wisata. Hal ini dilakukan untuk menunjang kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul di masa pandemi.

Pemerintah menyadari bahwa kondisi geografis Gunungkidul selama ini memang sangat berpengaruh dengan jaringan internet. Pada pandemi ini, pemerintah mengharuskan setiap obyek wisata menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Ini menjadi PR tersendiri bagi pemerintah terkait dengan sinyal.

“Kami sadar memang banyak daerah yang masih blank spot sehingga sangat kesulitan untuk mengakses internet,” kata Wahyu Nugroho.