Terus Kekurangan Siswa, 3 SD Segera Digabung dan Belasan Lainnya Dalam Kondisi Kritis

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Sejak beberapa tahun belakangan ini, sejumlah Sekolah Dasar Negeri mengalami kekurangan siswa. Kekurangan siswa sendiri membuat sekolah-sekolah tersebut terancam untuk digabung dengan sekolah lainnya yang memiliki nasib sama. Pada tahun 2020 ini, sedikitnya ada tiga sekolah yang terpaksa digabung dengan tiga sekolah lainnya lantaran kekurangan siswa. Selain sekolah-sekolah yang akan digabung tersebut, pada tahun ini juga ada belasan sekolah lainnya yang terancam bernasib sama.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2019, sekolah negeri yang memiliki siswa kurang dari 60 tidak bisa mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sementara apabila siswa dalam satu kelas kurang dari 20, maka tunjangan sertifikasi bagi guru PNS pun tak bisa dicairkan.

“Biasanya jika siswa kurang, guru kita minta karena pelayanan tidak maksimal,” tutur Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, Sumarto kepada pidjar-com-525357.hostingersite.com, Selasa (28/01/2020).

Proses regrouping SD-SD yang mengalami kekurangan siswa sendiri terus dilakukan. Pada tahun 2020 ini, sebanyak 6 sekolah dipastikan bubar dan bergabung menjadi tiga sekolah. Ketiganya yakni SD Mulo I menginduk ke SD Mulo Baru, SD Tlogowareng menginduk ke SD Karangmojo V dan SD Ngawu ke SD Playen V.

“Tinggal menunggu SK Bupati, pengindukannya sedang berproses,” tambah dia.

Menurutnya, ada banyak faktor yang membuat SD-SD Negeri di Gunungkidul kekurangan siswa. Selain lantaran terus berkurangnya anak usia sekolah sebagai akibat dari keberhasilan program keluarga berencana, menjamurnya sekolah swasta juga menjadi faktor lainnya. Sekolah-sekolah swasta yang menawarkan fasilitas lebih bagi siswa membuat para orang tua memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta tersebut. Kendala bagi SD Negeri memang untuk penambahan fasilitas maupun sarana dan pra sarana sangat bergantung pada penganggaran dari pemerintah.

“Saat ini, para orang tua tidak masalah menyekolahkan anaknya ke sekolah yang memiliki fasilitas dan mutu baik meskipun mahal atau jaraknya jauh dari rumah,” tutur Sumarto.

Berdasarkan catatan dari Disdikpora Kabupaten Gunungkidul sendiri, saat ini ada 17 SD lainnya yang berstatus kritis dan harus diregruping karena jumlah siswanya sedikit. Adapun ke 17 sekolah tersebut yakni SDN Panggang III, SDN Girisuko, SDN Paliyan III, SDN Kemiri I, SDN Jaten, SDN Semin IV, SDN Genjahan I, SDN Tegalrejo, SDN Sambeng II, SDN Jurangjero, SDN Ngempon, SDN Sambirejo, SDN Tlogowareng, SDN Karangduwet I, SDN Rongkop dan SDN Gari II.

“Yang kami indukkan ada tuga sekolah karena dipastikan siswanya kurang dari 60 dan dalam tiga tahun terus mengalami penurunan jumlah siswa,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Disdikpora Kabupaten Gunungkidul, Bahron Rasyid mengatakan kebijakan pengindukan akan lebih memberikan efek efisien bagi proses pembelajaran. Baik dari siswa maupun guru nantinya akan terbantu apabila jumlah siswa dan guru memadai.

“Untuk siswa bisa mendapatkan bantuan operasional, sedangkan guru dapat tunjangan sertifikasi,” tandas Bahron.