fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Nasib Rumah Sakit di Tengah Seretnya Pembayaran Klaim Perawatan Pasien Covid19 Oleh Kemenkes

Published

on

Wonosari,(pidjar.com)–Anggaran untuk pasien covid19 dari Kementrian Kesehatan belum seluruhnya cair. Hal tersebut membuat sejumlah rumah sakit harus memutar otak untuk menalangi biaya operasional pasien covid19 yang mereka layani. Mengingat, sejauh ini, pemerintah berkomitmen bahwa biaya pasien covid ditanggung oleh negara.

Direktur RSUD Wonosari, Heru Sulistyo mengatakan, rerata pasien covid19 yang tidak dalam kondisi kritis menghabiskan biaya perawatan Rp. 7,5 juta per hari. Biaya tersebut digunakan untuk perawatan, kebutuhan oksigen, dan berbagai macam vitamin.

“Itu pasien tanpa ventilator ya, jika dengan ventilator sekitar Rp 15 juta per hari. Kalau masing-masing biasanya dirawat 10 hari, tinggal mengalikan saja. Kita boros di oksigen karena kebutuhan oksigennya banyak. Masing-masing pasien yang menentukan semuanya dari Kementrian,” ujar Heru, Kamis (24/06/2021).

Ia menambahkan, anggaran untuk penanganan pasien covid19 tersebut langsung diajukan kepada Kementrian Kesehatan. Namun yang menjadi kendala ialah, anggaran tersebut tidak langsung cair.

“Januari kami mengajukan sekitar Rp 4 Miliar lebih, yang diacc dan sudah dibayarkan sejumlah Rp. 2,9 Miliar, kemudian untuk Februari sekitar Rp. 1,9 Miliar hampir separuh dari pengajuan kami yang masuk berita acara,” urainya.

Kemudian untuk bulan Maret sampai November 2020, pihaknya masih menunggu verifikasi. Untuk bulan Desember sendiri, RSUD Wonosari sudah menerima Rp 2 Miliar.

“Sementara kami di rumah sakit milik daerah untuk tombok-tomboknya kekurangan itu diambilkan dari anggaran BLUD, dana penanganan covid19 dan dari pasien lain dipakai dulu untuk ini,” ujar Heru.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Dewi Irawaty mengatakan, berkaitan dengan pencairan biaya perawatan pasien covid19 di Gunungkidul, yang nasibnya cukup memprihatinkan ialah rumah sakit swasta. Hal tersebut karena dalam pengelolaan keuangan masing-masing rumah sakit memiliki wewenang sendiri.

“Mereka mengajukan sendiri-sendiri ke Kemenkes, data pasti tunggakan berapa saya tidak hafal. Yang jelas kemarin ada yang mengeluh sudah menangani 63 kasus yang diklaimkan ke Kemenkes tapi baru dibayar 6 kasus, ini sangat jauh,” beber Dewi

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Nur Rohmah, Retno Handayani mengaku harus mencari solusi untuk menanggung operasional pasien covid19 yang belum dibayarkan oleh Kementrian Kesehatan. Pihaknya menyediakan tempat tidur untuk pasien covid19 sejak Desember 2020 lalu.

“Kalau kami sendiri dari bulan Desember sampai Februari mengajukan Rp. 3,4 Miliar, tapi belum semuanya cair, ada yang didispute dan diverifikasi ulang,” kata Retno.

Pihaknya sendiri menyediakan delapan tempat tidur pasien covid19. Dari jumlah tersebut, Retno mengatakan selalu penuh.

“Total pasiennya berapa yang sudah kami rawat tidak terlalu hafal,” ucap dia.

Sementara untuk menanggung biaya perawatan pasien covid19 sendiri, menajemen sejauh ini melakukan berbagai cara. Misalnya menekan operasional dengan memprioritaskan hal-hal yang penting.

“Karena sampai saat ini 160 karyawan kami tidak ada yang kami rumahkan, meskipun cukup berat tapi harus menekan biaya operasional,” tukas Retno.

Sebenarnya, lanjut Retno, banyak tawaran talangan dari berbagai bank. Namun ia memilih untuk tidak menggunakan opsi tersebut karena beresiko untuk kembali memikirkan bagaimana membayar talangan tersebut di tengah ketidakpastian cairnya anggaran dari Kemenkes.

“Kami mencoba survive dan mengefisienkan pengeluaran, tapi ini kami tegaskan tidak akan berpengaruh dengan pelayanan kami,” pungkas Retno.

Advertisement
Advertisement

Facebook Pages

Advertisement

Pariwisata

Berita Terpopuler