Tingkatkan Kepemimpinan Perempuan Desa, KPPPA Gelar Bimtek di Gunungkidul

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)– Dalam rangka mengoptimalkan potensi perempuan sebagai penggerak dalam pembangunan bangsa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerja sama dengan Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) mengadakan Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di 34 provinsi. Salah satunya adalah di Kabupaten Gunungkidul yang juga bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa.

Deputi  KPPPA, Dermawan mengatakan, dengan adanya bimtek dapat memunculkan pemimpin-pemimpin perempuan di wilayah perdesaan Kabupaten Gunungkidul yang dapat mengawal berbagai program untuk peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak di wilayahnya masing-masing. Sebab selama ini, kaum perempuan sering dikesampingan, namun seiring dengan semakin majunya wawasan peran serta perempuan dalam berbagai hal baik politik, kepemimpinan dan lain sebagainya mulai muncul.

“Perempuan Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan, tetapi tidak dipungkiri bahwa pusaran budaya patriarki masih mengakar dengan kuat di berbagai lini kehidupan,” ujar Dermawan saat mengisi Bimtek di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Gunungkidul.

Pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga lainnya saat ini tengah mengupayakan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dibutuhkan keseriusan. Harus ada perhatian khusus terhadap perempuan yang kondisinya lebih rentan secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan budaya.

“Dalam sasaran pembangunan 2024, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Indonesia menargetkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,39 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 74,18,” papar Dermawan.

Plt. Direktur Rifka Annisa Indiah Wahyu Andari mengungkapkan, dua target tersebut hanya dapat dicapai jika perempuan mendapatkan iklim budaya yang setara dan berkeadilan gender.

“Ruang-ruang politik terbuka bagi perempuan sehingga mempunyai posisi tawar dalam pengambilan keputusan di ranah privat maupun publik,” kata Indiah.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta Nelly Tristiana mengatakan saat ini keterlibatan perempuan perdesaan sangat penting. Dicontohkan Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah penduduk 776.705 jiwa.

Dari jumlah tersebut penduduk perempuan lebih besar, yakni 383.610 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki 374.558 jiwa. Pada tahun 2022 angka IPM 70,96, IDG 75,53 .

Di Gunungkidul sendiri keterwakilan perempuan untuk berkontribusi dalam politik dan pemimpin masih tergolong sedikit. Terlihat dari ratusan kepala desa (lurah) yang ada hanya 5 orang yang perempuan. Pun demikian dengan di tingkat eksekutif.

“Kami berupaya untuk terus ditingkatkan,” ucap dia.