Wacana Penerapan Sistem Zonasi Guru Untuk Pemerataan Pendidikan, Bagaimana Skemanya?

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah bersiap untuk menerapkan sistem zonasi guru sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di daerah. Selain pemerataan sistem yang tengah digagas dan menjadi bahasan semua kalangan ini juga diharapkan mampu menghapus citra sekolah favorit yang selama ini seolah menjadi pembeda. Dalam waktu dekat rencananya pemerintah pusat akan mengetok program baru di dunia pendidikan ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Gunungkidul, Bahron Rosyid menyambut baik rencana pemerintah pusat dalam pemerataan pendidikan ini. Sejauh ini, Pemkab Gunungkidul masih terus berupaya melakukan persiapan dengan dilibatkan dalam pembahasan di tingkat provinsi. Mulai dari dampak positif, negatif kemudian langkah pendataan saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah.

“Ini masih dilakukan pengkajian untuk menuju pemetaan. Kami siap menerapkan apapun program yang pada intinya meningkatkan kualitas pendidikan bagi generasi penerus,” terang Bahron Rosyid, Sabtu (16/02/2019).

Dikatakan Bahron, penerapan sistem zonasi ini bukan berarti menempatkan guru dengan wilayah kediamannya. Melainkan jarak ia bertugas dengan zonasi sekolah lain berdekatan. Sehingga jika dalam sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengajar di sekolah lain tidak perlu menempuh jarak yang jauh.

Kompetensi seorang guru dalam penerapan sistem zonasi ini sangatlah diperhitungkan. Dimisalkan sekolah A dan sekolah B mata pelajaran bahasa Inggrisnya sama-sama bagus mendapat nilai 8 namun terdapat kelemahan tersendiri di aspek conversation maka ada guru di zona sekolah tersebut yang dapat mengangkat sekolah yang memiliki kelemahan.

“Jadi ada penyetaraan atau pengangkatan masing-masing kelemahan di sekolah lain. Bukan berarti jarak sekolah dengan rumah yang diperhitungkan,” tambah dia.

Pendidikan dan pelatihan ke depan akan terus dilakukan oleh pemkab untuk menggenjot kompetensi seorang guru. Sehingga ilmu yang ditularkan pada peserta didik benar-benar maksimal. Kemudian dari peserta didik pun juga menyadari persaingan pendidikan saat ini cukuplah ketat dalam menentukan langkah lanjutan. Seiring berkembangnya jaman, teknologi dan dunia pendidikan akan terus dilakukan penyesuaian dengan kondisi.

Lebih lanjut Bahron mengungkapkan, untuk menerapkan program baru ini tentunya dari sekolah dan pemkab harus berupaya melakukan pemenuhan sarana prasarana yang lebih. Sehingga dapat menujang segala kegiatan pendidikan lebih memadahi kembali.

Disinggung mengenai sumber daya pendidik, ia memaparkan bahwa untuk sekolah dasar (SD) dan SMP sementara ini tenaga pendidiknya lebih dari cukup. Akan tetapi berlu digaris bawahi jika yang diperdayakan adalah guru PNS dan GTT, jika yang diperdayakan adalah PNS saja Gunungkidul masih memiliki kekurangan personel yang cukup banyak.

Untuk guru PNS di lingkup SD masih terdapat 700 posisi yang belum terisi, sementara SMP mencapai sekitar 50 labih posisi. Ia berharap jika dalam waktu dekat memang benar akan diterapkan sistem ini, secara keseluruhan dapat bersinergi dengan kunci meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

“Kami masih akan terus koordinasi sembari menunggu kajian regulasi yang ada. Jika sudah ada lampu hijau tentu kita (pemkab) langsung gerak cepat,” tutup dia.