Puluhan Desa Akan Diaudit Inspektorat Daerah Gunungkidul

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Kurangnya pengetahuan aparat pemerintahan desa dalam memahami dan mengejawantahkan regulasi disebut menjadi penyebab utama masih banyaknya pelanggaran administrasi maupun hukum yang terjadi saat eksekusi program maupun penganggaran. Hal semacam ini tentunya menjadi penghambat dalam pembangunan yang dilakukan di tingkat pedesaan. Bahkan, tidak jarang dalam hal ini, aparat pemerintah desa harus menghadapi persoalan hukum.

Mengantisipasi kurangnya pengetahuan perihal aturan yang menghambat berjalannya program pembangunan di desa, Inspektorat Daerah Gunungkidul berkomitmen untuk memberikan pendampingan intensif kepada pemerintah desa di Gunungkidul.

Inspektur Inspektorat Gunungkidul Sujarwo memaparkan, pihaknya telah mempersiapkan beberapa metode pendampingan. Yang pertama adalah memberikan asistensi dalam penyusunan APBDes hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Sementara yang kedua, adalah melakukan audit rutin yang menjadi agenda tahunan dari Inspektorat Gunungkidul sebagai bentuk pengawasan. Hal ini menurut Sujarwo dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemkab Gunungkidul dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemerintah desa bisa berjalan dengan baik dengan tanpa melanggar aturan.

“Untuk tahun 2018 ini, ada 83 desa yang akan kita audit,” kata Sujarwo, Selasa (20/02/2018).

Saat ini, Sujarwo mengakui bahwa seringkali ditemukan kesalahan mendasar yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa. Seperti misalnya penempatan kode rekening yang salah, kesalahan dalam menempatkan aspek prioritas, maupun belum selarasnya program-program yang tertuang dalam RPJMDes, RKPDes, hingga APBDes.

“Jangan sampai kesalahan-kesalahan semacam ini nantinya menghambat program pembangunan yang telah direncanakan,” paparnya.

Dalam program ini, Inspektorat Daerah Gunungkidul akan intensif dalam menjalin koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul. Seluruh hasil temuan nantinya dilaporkan ke DP3AKBPMD Gunungkidul agar bisa segera dilakukan evaluasi dan jika memungkinkan juga diperbaiki.

“Pendampingan dan koordinasi akan terus kami jalankan agar pembangunan bisa berjalan sebagaimana mestinya demi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Suhadi, mengaku sangat membutuhkan pendampingan dari Inspektorat Gunungkidul. Ia lebih memilih untuk menjalin komunikasi yang intens dengan Inspektorat maupun instansi lainnya agar nantinya program maupun penganggaran yang dilakukan tidak menyalahi aturan yang beresiko tersangkut kasus hukum. Seperti dalam penyusunan APBDes Pacarejo tahun 2018 ini, pihaknya telah mengkonsultasikannya kepada Inspektorat Daerah.

“Agar semua berjalan lancar saja dan tidak ada kesalahan,” paparnya.