Uncategorized
14 PK Golkar Gunungkidul Beri Tenggat 7 Hari ke DPD DIY, Siap Bawa Konflik ke DPP
Wonosari, (pidjar.com) – Konflik internal Partai Golkar di Kabupaten Gunungkidul memasuki babak baru. Sebanyak 14 pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Gunungkidul melayangkan somasi kepada DPD Partai Golkar DIY terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan kecamatan di seluruh wilayah Gunungkidul.
Dalam somasi tersebut, para pengurus PK memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kerja kepada Ketua DPD Partai Golkar DIY untuk memberikan jawaban dan klarifikasi tertulis. Jika tidak mendapat tanggapan atau penyelesaian yang dianggap memadai, mereka mengancam membawa persoalan tersebut ke tingkat DPP Partai Golkar hingga Mahkamah Partai.
Ketua PK Golkar Ponjong, Supriyono, mengatakan somasi itu dilayangkan sebagai bentuk keberatan atas terbitnya Surat Perintah Nomor Sprint.007/GOLKAR DIY/XI/2026 tertanggal 2 November 2026.
Surat tersebut memerintahkan DPD Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan pengangkatan dan penetapan Plt Pimpinan Kecamatan atau Kapanewon se-Gunungkidul.
“Atas dasar itu kami meminta Ketua DPD Partai Golkar DIY memberikan penjelasan tertulis mengenai dasar hukum, alasan organisasi, serta mekanisme persetujuan yang digunakan dalam penerbitan surat perintah tersebut,” kata Supriyono, Senin (16/11/2026).
Menurut Supriyono, para PK mempertanyakan dasar organisatoris penunjukan Plt. Mereka merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar Nomor JUKLAK-02/DPP/GOLKAR/IV/2025.
Dalam aturan tersebut, menurut mereka, berakhirnya masa bakti kepengurusan tidak serta-merta menghilangkan keberlangsungan kepengurusan. Masa bakti dapat diperpanjang hingga Musyawarah Kecamatan (Muscam) digelar tanpa harus diterbitkan surat keputusan baru.
Selain itu, para PK juga menyoroti ketentuan Pasal 75 ayat (2) Juklak yang mengatur mengenai penunjukan Plt. Mereka menyebut penunjukan tersebut dapat dilakukan apabila pimpinan yang sedang menjabat mengalami halangan tetap atau terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan organisasi, dengan persetujuan pimpinan partai dua tingkat di atasnya.
Karena itu, mereka meminta DPD Golkar DIY menjelaskan apakah terdapat kondisi halangan tetap atau pelanggaran berat yang menjadi dasar penunjukan Plt di seluruh kecamatan Gunungkidul.
Para pengurus PK juga meminta dokumen persetujuan dari pimpinan partai dua tingkat di atasnya diperlihatkan sesuai mekanisme organisasi.
“Selain meminta penjelasan mengenai adanya dugaan kondisi halangan tetap atau pelanggaran berat yang menjadi dasar penunjukan Plt, kami juga meminta agar dokumen persetujuan tersebut dapat diperlihatkan,” ujar Supriyono.
Somasi tersebut tidak hanya meminta klarifikasi. Sebanyak 14 PK juga mendesak agar pelaksanaan dan pemberlakuan penunjukan Plt dihentikan sementara sampai terdapat klarifikasi resmi dan keputusan final dari DPP Partai Golkar.
Mereka menilai status dan kedudukan pengurus PK yang masa jabatannya diperpanjang berdasarkan ketentuan dalam juklak tetap harus dihormati selama tidak ada alasan sah yang dibuktikan sesuai aturan partai.
Para pengurus juga meminta adanya jaminan bahwa kader yang menyampaikan keberatan tidak mendapatkan intimidasi, tekanan, diskriminasi, maupun tindakan organisatoris lain yang dapat merugikan posisi mereka di partai.
Jika dalam tujuh hari kerja sejak somasi diterima tidak ada tanggapan atau penyelesaian yang dianggap memadai, para PK menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.
Langkah itu antara lain menyampaikan pengaduan resmi kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, meminta Bidang Organisasi DPP melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap kebijakan penunjukan Plt, hingga mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai Golkar.
Mereka juga meminta DPP mengambil keputusan organisatoris yang diperlukan, termasuk mengoreksi atau membatalkan kebijakan apabila nantinya terbukti tidak sesuai dengan AD/ART, petunjuk pelaksanaan, maupun ketentuan organisasi lainnya.
Meski demikian, Supriyono menegaskan somasi tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap kepemimpinan partai. Menurutnya, langkah itu ditempuh untuk memastikan setiap kebijakan organisasi memiliki dasar yang jelas dan sesuai aturan.
“Kami tetap menghormati struktur dan kewenangan pimpinan partai. Namun, setiap keputusan organisasi harus memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan AD/ART serta petunjuk pelaksanaan yang berlaku,” pungkasnya.
-
Uncategorized4 minggu yang laluDerita Suami Pasien Bersalin RSUD Wonosari, Bayi Meninggal, Luka Bekas Operasi Istri Bernanah Berbulan-bulan
-
Budaya4 minggu yang laluTradisi Bukaan Kyai Cupu Panjolo, Berikut Simbol-simbol yang Muncul
-
Uncategorized4 minggu yang laluTak Ada Sengketa Pilur, Lurah Terpilih Bakal Dilantik 26 November
-
Uncategorized3 minggu yang laluDiduga Bermuatan Solar Ilegal, Truk Tangki Berkapasitas Ribuan Liter Diamankan Polisi
-
Uncategorized3 minggu yang laluKnalpot Brong Jadi Incaran Khusus Operasi Patuh Progo 2026
-
Uncategorized3 minggu yang laluManajer KDKMP Sudah Ditempatkan di Gunungkidul, Beberapa Kalurahan Belum Punya Gerai
-
Sosial4 minggu yang lalu9.500 Hektare Lahan Jagung di Gunungkidul Disiapkan untuk Pengembangan Energi Berbasis Hayati
-
Uncategorized4 minggu yang laluDukung Program Strategis Pemerintah, KSPSI Dorong Penguatan Pengawasan Hingga Level Bawah
-
Uncategorized4 minggu yang laluGadaikan Motor Rekannya, Seorang Pemuda Diringkus Polisi
-
Uncategorized3 minggu yang laluSerangan Binatang Liar Ancam Ternak di Wilayah Selatan Gunungkidul, Warga Diminta Waspada
-
Uncategorized3 minggu yang laluDua Oknum Kejaksaan di Gunungkidul Diduga Terlibat Skandal Asusila
-
Uncategorized4 minggu yang laluBMKG Prediksi Hujan di Gunungkidul Baru Turun Desember, Ini Penjelasannya
