Belajar dari Kasus Sawahan Pembayaran PBB Diduga Digunakan Oknum Pamong, Dinas Minta Warga Bayar Langsung Via Bank

Wonosari, (pidjar.com)-Kasus tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kalurahan Sawahan, Kapanewon Ponjong, menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul. Untuk mencegah persoalan serupa terulang, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kini mengimbau masyarakat membayar pajak langsung melalui bank maupun agen Laku Pandai agar transaksi tercatat otomatis dalam sistem.

Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan, dan Pengendalian BKAD Gunungkidul, Aji Sukendro, mengatakan pembayaran secara digital menjadi salah satu langkah untuk memperkuat transparansi dan meminimalkan potensi kesalahan administrasi dalam pengelolaan pajak daerah.

Menurut dia, persoalan yang terjadi di Kalurahan Sawahan bukan disebabkan oleh sistem pembayaran, melainkan akibat kelalaian administrasi di tingkat petugas penerima pembayaran.

“Kesalahan ini disebabkan karena keteledoran dan kurang tertibnya petugas desa dalam administrasi perpajakan,” kata Aji.

Ia memastikan BKAD tengah menuntaskan seluruh piutang pajak yang masih bermasalah. Adapun kasus yang sempat menjadi perhatian publik di Kalurahan Sawahan, disebutnya telah diselesaikan.

“Ditargetkan selesai bulan Juli. Terhadap piutang yang viral sudah diselesaikan, dan kami akan mengawal secara reguler proses penyelesaian ini,” ujarnya.

Sebagai langkah pencegahan, BKAD mengimbau masyarakat tidak lagi mengandalkan pembayaran melalui perantara apabila tersedia kanal pembayaran resmi. Warga diminta membayar PBB-P2 langsung melalui bank yang ditunjuk maupun agen Laku Pandai agar pembayaran langsung masuk ke sistem dan dapat dipantau secara real time.

Sejalan dengan upaya tersebut, Pemkab Gunungkidul juga memperkenalkan inovasi digital Senapati atau Sistem Elektronifikasi Pembayaran Pajak Terintegrasi. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan akuntabilitas penerimaan daerah.

Kepala BKAD Gunungkidul Putro Sapto Wahyono mengatakan Senapati menghadirkan layanan pembayaran pajak secara elektronik, termasuk fitur Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) elektronik sehingga wajib pajak tidak lagi perlu mencetak dokumen fisik

“Masyarakat atau wajib pajak tidak perlu lagi mencetak dokumen secara fisik,” kata Putro.

Menurut Putro, sistem tersebut juga telah terintegrasi secara real time dengan core banking Bank BPD DIY. Dengan demikian, setiap transaksi pembayaran pajak langsung tercatat dalam sistem sehingga memperkecil risiko keterlambatan pencatatan maupun kesalahan administrasi.

Ia berharap digitalisasi pelayanan pajak melalui Senapati mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga 21 Juli 2026, realisasi PAD Kabupaten Gunungkidul tercatat telah mencapai Rp214,9 miliar.