Desa Wisata Dituntut Mandiri, tapi Masih Butuh Insentif Pemerintah

Patuk, (pidjar.com)- Desa wisata didorong terus naik kelas hingga berstatus mandiri. Namun, pengelola Desa Wisata Nglanggeran, Gunungkidul, justru menyoroti dilema di balik status tersebut. Desa wisata yang hendak naik dari status maju ke mandiri disebut masih ragu karena khawatir kehilangan bantuan atau insentif dari pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Pokdarwis Nglanggeran, Sugeng Handoko, saat menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Sugeng menjelaskan desa wisata saat ini diklasifikasikan menjadi empat tingkatan, yakni Rintisan, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Kenaikan status tersebut salah satunya dipengaruhi kemampuan pengelola dalam mengembangkan potensi wisata di daerahnya.

Namun, menurutnya, terdapat desa wisata yang justru masih bimbang ketika hendak naik dari status maju menjadi mandiri. Sebab, muncul kekhawatiran dukungan anggaran dari pemerintah tidak lagi diberikan setelah menyandang status mandiri.

“Nah ini, mohon maaf, biasanya itu beberapa desa wisata maju yang akan naik ke mandiri terkadang mangu-mangu karena merasa nyaman dengan bantuan dari pemerintah dengan status sebagai desa wisata maju,” kata Sugeng, Minggu (13/9/2026).

Menurut Sugeng, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai dorongan agar desa wisata menjadi mandiri justru membuat pengelola takut kehilangan dukungan yang selama ini membantu pengembangan destinasi.

Karena itu, pihaknya mengusulkan agar pemerintah memperjelas skema insentif bagi desa wisata, baik yang berstatus maju maupun mandiri.

“Harapannya tentunya harus ada insentif yang jelas,” kata Rahayu saat menanggapi masukan pengelola Nglanggeran.

Rahayu menilai persoalan tersebut menjadi salah satu masukan penting yang perlu ditindaklanjuti pemerintah pusat. Menurutnya, desa wisata yang sudah maju maupun mandiri tetap perlu didorong agar mampu berkembang dan mempertahankan keberlanjutan pariwisatanya.

“Pusat ini tugasnya harus bisa memasarkan desa yang sudah maju maupun juga mandiri. Jadi yang maju agar bisa naik ke mandiri, dan yang mandiri supaya tetap bisa mandiri, dan tentunya (masih) ada insentif,” ujarnya.

Rahayu mengatakan Komisi VII DPR RI akan membawa masukan tersebut dalam pembahasan bersama Kementerian Pariwisata. Persoalan desa wisata, termasuk skema dukungan dan tindak lanjut terhadap Undang-Undang Kepariwisataan, akan menjadi bagian yang dibicarakan.

“Tadi saya sampaikan, kami di Komisi VII harus melakukan tindak lanjut untuk kita bicarakan pada saat rapat kerja dengan Menteri Pariwisata, khususnya berkaitan dengan desa wisata dan bagaimana nanti tindak lanjut dari Undang-Undang Kepariwisataan,” jelasnya.

Di sisi lain, konsep desa wisata mandiri selama ini mengarah pada kemampuan desa untuk mengelola, mengembangkan, sekaligus membiayai aktivitas pariwisata secara berkelanjutan tanpa bergantung pada pihak luar.

Namun, masukan dari Nglanggeran menunjukkan bahwa proses menuju kemandirian masih membutuhkan dukungan pemerintah. Karena itu, pengelola berharap status mandiri tidak dimaknai sebagai berakhirnya intervensi atau insentif pemerintah.

Selain persoalan insentif, Sugeng juga menyampaikan masih terdapat kebutuhan infrastruktur di kawasan wisata Nglanggeran. Salah satunya penerangan jalan yang dinilai masih kurang di sejumlah titik.

“Kemudian terkait infrastruktur salah satunya penerangan jalan di wisata Nglanggeran ini beberapa masih kurang,” ujarnya.