Penerima PKH di Gunungkidul Turun 2.000 Orang, Ini Penyebabnya

Wonosari, (pidjar.com)- Jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengalami penurunan. Data per 1 April 2026 menunjukkan penerima PKH sekitar 47.000 orang, turun sekitar 2.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Gunungkidul, Suyono, mengatakan tahun sebelumnya jumlah penerima PKH tercatat sekitar 49.000 orang.

“Tahun lalu sekitar 49.000 PKH, ada penurunan sekitar 2.000-an,” kata Suyono, Kamis (27/8/2026).

Suyono menjelaskan penurunan jumlah penerima tersebut salah satunya berkaitan dengan adanya warga yang telah menjalani proses graduasi. Mereka dinilai sudah mengalami perbaikan kondisi sosial ekonomi sehingga tidak lagi masuk sebagai penerima PKH.

Di sisi lain, pemerintah terus melakukan pemutakhiran data kemiskinan untuk memastikan kondisi sosial ekonomi warga tercatat sesuai keadaan sebenarnya. Salah satu data yang menjadi perhatian adalah desil kemiskinan.

Warga yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini dapat mengajukan sanggahan. Pengajuan bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos maupun dengan meminta bantuan operator SIKS-NG di kalurahan.

Kepala Dinsos P3A Gunungkidul, Arkham Mashudi, mengatakan warga dapat mengecek data desilnya secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.

“Warga bisa cek desil masing-masing melalui aplikasi Cek Bansos. Jika merasa desilnya tidak sesuai, bisa melakukan sanggah melalui aplikasi Cek Bansos atau melalui operator SIKS NG di kalurahan,” kata Arkham.

Menurut Arkham, pemerintah daerah tidak menjadi pihak yang menentukan hasil akhir pemeringkatan desil. Setelah masyarakat mengajukan sanggahan, usulan tersebut akan diproses untuk kemudian dilakukan pemeringkatan ulang oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Setelah melakukan sanggah, kita menunggu keputusan pemeringkatan ulang oleh BPS,” ujarnya.

Arkham menyebut pengajuan sanggahan dapat dilakukan kapan saja. Namun, hasil pemeringkatan ulang tidak diperbarui setiap saat karena proses updating desil dilakukan setiap tiga bulan.

“Usul sanggah bisa dilakukan setiap saat, tapi updating desil (hasil pemeringkatan dari BPS) dilakukan tiap 3 bulan sekali yaitu tiap tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli, dan 1 Oktober,” jelasnya.

Sementara itu, Suyono menegaskan desil bukanlah data yang bersifat permanen. Posisi seseorang dalam pemeringkatan dapat berubah mengikuti hasil pemutakhiran data dan kondisi sosial ekonomi yang bersangkutan.

Karena itu, masyarakat diminta aktif mengecek data masing-masing. Jika terdapat ketidaksesuaian, warga dapat mengajukan koreksi melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah.

Dinsos P3A Gunungkidul memastikan seluruh kalurahan dan kapanewon telah melayani pengaduan serta perbaikan data desil melalui operator SIKS-NG.

Pemutakhiran data tersebut menjadi penting karena data desil digunakan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menentukan kelompok sasaran berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial.

Dengan adanya mekanisme sanggahan, warga memiliki kesempatan untuk memperbaiki data apabila kondisi ekonomi berubah atau informasi yang tercatat tidak lagi menggambarkan keadaan sebenarnya.