Bantuan Pemerintah Pusat Tak Tepat Sasaran, Kades Nglindur Jadi Sasaran Kemarahan Warganya

Girisubo,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Masyarakat mulai mengeluhkan mekanisme penyaluran bantuan dari pemerintah yang terkesan tidak tepat sasaran. Pasalnya di lapangan, banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan namun pada faktanya justru tidak mendapatkan bantuan. Situasi semakin sulit dan menimbulkan kecemburuan sosial lantaran justru dari kalangan pensiunan, PNS ataupun kategori lain yang dianggap secara sosial mampu namun justru mendapatkan bantuan.

Seperti yang dikeluhkan oleh Tumiran, salah seorang warga Desa Nglindur, Kecamatan Girisubo. Beberapa waktu lalu, tetangganya yang masuk dalam kategori mampu justru mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) dari pemerintah pusat senilai 600 ribu rupiah yang ditransfer pada nomor rekening.

Sementara banyak warga di lingkungannya yang kurang mampu, terdampak corona dan kehilangan pekerjaan justru tidak mendapatkan bantuan. Kondisi ini pun kemudian menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Kasak kusuk mulai terdengar dan menimbulkan keresahan.

Senin (11/05/2020) pagi, pria tersebut mendatangi Pemdes Nglindur untuk mengadukan apa yang terjadi di lapangan. Ia mengeluhkan kondisi yang sekarang terjadi dan apa yang dihadapi oleh masyarakat miskin, terlebih tidak tepatnya sasaran bantuan.

“Tidak tepat sasaran, wong yang bener-bener butuh wae tidak dapat bantuan, mosok yang mampu justru mendapat perhatian dari pemerintah,” keluh Tumiran di Balai Desa Nglindur.

Mendapatkan laporan itu, Kepala Desa Nglindur, Supriyana menuturkan, beberapa waktu lalu pemerintah pusat memang menyalurkan bantuan senilai 600 ribu. Adapun data masyarakat yang mendapatkan bantuan ini adalah berdasarkan data yang dimiliki oleh Kemensos.

Diakuinya, bantuan dari kementrian ini bukannya menjadi solusi untuk masyarakat, namun justru membuat permasalahan baru yang cukup memusingkan kalangan pemerintah desa. Hal ini lantaran dalam penyaluran bantuan di lapangan, data Kemensos itu tidak sesuai dengan realita.

Diakuinya, berdasarkan pencermatan yang dilakukan jajarannya, justru ditemukan PNS, pensiunan dan masyarakat kategori mampu yang mendapatkan bantuan.

“Ada carut marut data yang dimiliki. Jadi pemerintah desa yang saat ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Di kami hampir setiap hari ada warga yang datang berkeluh serta mengadu,” kata Supriyana.

Selama ini, Pemdes Nglindur seolah tidak dilibatkan dalam pendataan yang dilakukan. Pihaknya hanya mengetahui manakala proses penyaluran bantuan sudah selesai, dan menimbulkan keresahan di masyarakat lantaran tak tepat sasaran. Pihaknya sebagai jaringan pemerintahan terendah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dilangkahi perannya. Padahal, pemerintah desa jauh lebih mengetahui kondisi masyarakatnya mana yang memang membutuhkan bantuan dan masuk kategori mandiri atau mampu.

“Temuan itu tidak hanya di kami, tapi di desa lain pun juga sama. Kemarin sempat kami ada audiensi dengan dewan dan pemerintah berkaitan dengan penyaluran bantuan dan data yang tidak tepat sasaran,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat melalui Kemensos beberapa hari lalu menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) senilai 600 ribu selama 3 bulan kepada 5.446 kepala keluarga di Gunungkidul. Bantuan tersebut disalurkan melalui bank mulai dari BRI, Mandiri, dan beragam bank lainnya.

Sebenarnya Gunungkidul mendapat kuota 44.123 KK, namun baru disalurkan ribuan melalui bank. Kemudian, untuk 37.725 KK lainnya akan disalurkan melalui PT Pos.

Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Gunungkidul, Hadi Hendro Prayogi mengungkapkan data tersebht diperoleh kemensos dari pemerintah daerah beberapa waktu lalu. Rencananya akan dilakukan update atau verifikasi dan validasi pada bulan Maret. Namun ternyata kemudian, belum sempat diverifikasi, sudah datang wabah corona sehingga kemudian data itulah yang digunakan.

Berkaitan dengan keakuratan data, jika ada penerima bantuan yang tidak tepat sasaran maka desa dapat melapor ke Dinas Sosial, kemudian nantinya penerima tersebut tidak akan diajukan kembali dan diganti penerima yang sekiranya membutuhkan.

“Masih ada 37.725 KK yang sementara ini divalidasi datanya. Langkah ini diambil untuk benar-mendapatkan ke akuratan data dan tidak adanya tumpang tindih (dobel) penerima,” urai Hadi.