Lebih Dari Separuh Masyarakat DIY Bermain Sosmed, Jadi Sasaran Empuk Peredaran Isu Hoax

Semanu,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Memasuki Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dan tahun politik mendatang, pemerintah dan aparat kepolisian tengah disibukan dengan segudang tanggungjawab yang berat. Di era yang serba digital ini, tentu media sosial sangatlah rawan akan penyalahgunaan demi kepentingan politik maupun golongan. Tak sedikit pula konten-konten yang berbau SARA, berita hoax dan mengarah pada kampanye mulai merajalela dan berpotensi memicu terjadinya gesekan di masyarakat. Maka dari itu, peran masyarakat dan pemuda harus terus dioptimalkan dalam rangka memberantas hoax.

Kepala Bidang IKP Dinas Komunikasi dan Informasi DIY, Bayu Febriarino Putro, mengungkapkan mendekati tahun politik sangat rentan terhadap penyalahgunaan media sosial. Menyadari hal itu, Dinas Kominfo DIY dan daerah kabupaten Gunungkidul berupaya berusaha pemantauan media sosial dengan seksama. Jika dalam proses pemantauan tersebut ditemukan konten atau media yang memang mengarah pada hal-hal yang menyimpang, akan dilakukan tindakan yang sepantasnya.

“Sementara ini belum ada cyber crime, karena yang memiliki yakni Polda DIY. Memasuki tahun politik ini kami mengandeng kepolisian untuk berpartisipasi dalam melakukan penanganan,” terang Bayu saat ditemui usai acara sosialisasi bijak dalam menggunakan media sosial, Senin (17/09/2018).

Generasi milenial yang tidak bisa lepas dari media sosial dan handphone memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah mensosialisasikan gerakan bermedsos yang sehat dan bijak. Bedasarkan data yang ada hampir 60% warga DIY setiap harinya aktif di berbagai media sosial, mulai dari Whatsapp, Facebook, Instagram dan beberapa media sosial lainnya.

Sementara dalam data di KPU dan Bawaslu, puluhan ribu bahkan ratusan ribu pemilih pemula merupakan kaum milenia yang melek teknologi maka dari itu sangatlah dibutuhkan pendekatan khusus. Sehingga nantinya mereka tidak termakan isu-isu yang tengah berkembang dan ramai diperbincangkan kemudian menimbulkan permasalahan atau perpecahan.

“Harus kita sadari, dalam mendapat informasi itu perlu dilakukan kroscek. Misal kita dapat dari media apa tentu dibandingkan dengan lainnya, atau kita bisa kroscek ke yang lebih paham. Jangan hanya mentahnya saja,” imbuh dia.

Kominfo RI sendiri sejak beberapa waktu lalu terus berupaya menangkal hoax dan beberapa isu atau konten lain. Puluhan ribu konten yang dianggap menyimpang telah dilakukan pemblokiran. Bayu pun juga tidak memungkiri, semakin memanasnya suhu politik di DIY ada ratusan bahkan ribuan konten berbau hoax dan politik telah dilakukan pemblokiran oleh pusat.

“Ya memang sudah ada yang diblokir dari pusat. Indikasinya menyebarkan politik yang berbau SARA dan hoax. Kita ingin menggugah generasi muda untuk lebih dapat menyaring informasi dan menangkal hoax,” imbuh dia.

Para peserta kegiatan sosialisasi bijak dalam bermedia sosial

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DIY, Bambang Krisnadi mengatakan, meski suhu politik di sejumlah kalangan telah memanas, masyarakat tidak boleh termakan dengan isu-isu yang beredar. Gerakan-gerakan yang sekiranya dapat membuat kondisi keruh haruslah dihindari.

“Kita tahu kalau emosi anak muda itu masih sulit dikendalikan. Makanya pendekatan khusus perlu dilakukan, pemahaman perlu diberikan agar mereka tidak salah jalan. Melalui komunitas-komunitas ini mari kita sukseskan hajatan besar rakyat tanpa ada pecahan yang terjadi,” kata dia.

Acara ini, diharapkan nantinya mampu memberikan pemahaman pada anggota komunitas yang ada di Gunungkidul. Peran komunitas dan anak muda juga cukup tinggi, sehingga nantinya jika mereka mendapati segala macam penyimpangan tidak tinggal diam, melainkan melaporkan pada pihak berwajib atau intansi yang berkompeten untuk kemudian dilakukan tindakan khusus.

“Sekali lagi kita semua ingin politik yang damai dan tidak justru memancing kericuhan di masyarakat,” urainya.

Sama dengan program ini, pada Minggu (16/09/2018) pagi kemarin, Bupati Gunungkidul, anggota TNI, anggota Polri dan pejabat serta anggota dewan menggelar aksi deklarasi untuk menyukseskan pilkades dan pemilu 2019 yang bersih dan damai. Kontestasi politik yang terjadi diharapkan bisa tanpa ada persaingan yang kurang sehat, dan mengedepankan kejujuran serta kepentingan rakyat umum.