Kelompok Jaga Warga, Penyelesai Konflik Sekaligus Agen Pembangunan di Tingkat Bawah

Wonosari, (pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Separuh dari jumlah padukuhan di Gunungkidul saat ini telah terbentuk kelompok Jaga Warga. Mengingat peran penting kelompok ini bagi kehidupan sosial maupun pembangunan di tingkat paling bawah, pembentukan kelompok Jaga Warga diharapkan nantinya dapat terbentuk di seluruh padukuhan di Gunungkidul.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gunungkidul, Edy Basuki, menyampaikan pihaknya terus berupaya supaya seluruh Padukuhan di Gunungkidul terbentuk kelompok Jaga Warga. Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, kelompok ini memiliki tugas untuk membantu menyelesaikan konflik sosial di lingkungannya. Selain itu juga memberikan saran dan pertimbangan dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Pembentukannya masih kami gencarkan di Padukuhan-Padukuhan yang belum ada,” ucapnya, Sabtu (28/05/2022).

Sejauh ini dari jumlah Padukuhan di Gunungkidul sebanyak 1.431, baru sebanyak 781 padukuhan yang sudah membentuk Jaga Warga. Dalam kaitannya dengan pendanaan, ia mengungkapkan jika kelompok ini didanai melalui Dana Keistimewaan milik Pemerintah Provinsi DIY. Pada tahun ini pihaknya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 283 juta untuk menjalankan program Jaga Warga ini.

“Tahun 2022 ini sampai bulan Mei sudah ada penambahan 38 Kelompok Jaga Warga,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pembentukan Jaga Warga di masyarakat juga sudah diatur dalam Pergub nomor 28 Tahun 2021. Masyarakat dapat membentuk kelompok Jaga Warga di wilayahnya dapat melalui usulan dari Kepala Dusun yang kemudian dilakukan musyawarah dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Pemerintah Kalurahan setempat.

“Keberadaan kelompok Jaga Warga cukup penting di tingkat Padukuhan karena untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan juga mediator komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah,” pungkasnya.