Dana Desa Gunungkidul Turun Drastis, Kalurahan Tetap Diminta Maksimalkan Penyerapan

Wonosari, (pidjar.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul meminta pemerintah kalurahan tetap memaksimalkan penyerapan Dana Desa (DD) pada 2026. Padahal, pagu Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun ini turun drastis menjadi Rp 51,9 miliar dari sebelumnya Rp 168,8 miliar pada 2025.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, Khoiru Rahmat, mengatakan pencairan Dana Desa di seluruh kalurahan tidak mengalami kendala. Seluruh kalurahan juga telah mencairkan anggaran sesuai dengan pagu masing-masing.

“Termin kedua sudah cair sejak Juni lalu. Seluruh kalurahan juga sudah mencairkan pagu anggaran Dana Desa dari Pemerintah Pusat,” kata Khoiru, Kamis (29/10/2026).

Meski pencairan berjalan lancar, Khoiru mengakui alokasi Dana Desa pada 2026 jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 pagunya mencapai Rp 168,8 miliar, tahun ini anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat hanya Rp 51,9 miliar.

Dengan alokasi tersebut, rata-rata pagu Dana Desa di setiap kalurahan di Gunungkidul berada di kisaran Rp 300 juta. Kondisi ini membuat pemerintah kalurahan harus menyesuaikan pelaksanaan program dengan anggaran yang tersedia.

Khoiru berharap pemerintah kalurahan tetap mengoptimalkan realisasi anggaran sesuai dengan program yang telah direncanakan. Menurutnya, penyerapan Dana Desa juga menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah kalurahan.

“Masih dalam proses dan kami berharap serapan Dana Desa tetap bisa dimaksimalkan, karena realisasinya juga menjadi indikator kinerja di kalurahan,” ujarnya.

Disinggung mengenai potensi dana desa di 2027 mendatang, Khoiru mengatakan untuk sampai saat ini belum ada informasi mengenai dana desa yang akan turun di tahun 2027.

“Belum ada informasi, biasanya menjelang akhir tahun ditetapkan dengan PMK,” tandas dia.

Di sisi lain, penurunan anggaran tersebut dirasakan langsung oleh pemerintah kalurahan. Lurah Bendung, Didik Rubiyanto, mengatakan pagu Dana Desa di wilayahnya turun dari sekitar Rp 1,1 miliar menjadi Rp 370 juta pada 2026.

Didik menyebut penurunan anggaran tersebut berdampak pada pelaksanaan sejumlah program. Kegiatan pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat terpaksa tertunda karena keterbatasan dana.

“Dengan turunnya Dana Desa, kami di kalurahan tidak bisa berbuat banyak. Kegiatan pembangunan infrastruktur banyak yang tertunda, begitu juga kegiatan pemberdayaan masyarakat,” ungkap Didik.

Ia berharap pemerintah memberikan ruang lebih besar bagi kalurahan untuk mengatur dan menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kewenangan kalurahan dalam mengelola pembangunan perlu diperkuat agar pemerintah di tingkat desa tetap bisa menjalankan fungsinya meski menghadapi keterbatasan anggaran.