Urus Paspor Tak Perlu Jauh-jauh ke Kota, Kantor Imigrasi Segera Buka di Gunungkidul 

Wonosari, (pidjar.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyiapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai opsi lokasi sementara pelayanan kantor imigrasi. Langkah ini disiapkan agar pelayanan keimigrasian bisa segera berjalan tanpa menunggu gedung yang disiapkan di Kapanewon Semanu rampung diperbaiki.

Rencana pendirian kantor imigrasi di Gunungkidul saat ini telah memasuki tahap verifikasi lapangan setelah usulannya lolos seleksi administrasi di tingkat pusat. Pelayanan ditargetkan mulai beroperasi pada Januari 2027.

Ketua Tim Perencanaan Direktorat Jenderal Imigrasi Anggit mengatakan pemanfaatan MPP menjadi salah satu opsi apabila gedung yang disiapkan Pemkab Gunungkidul di Semanu masih membutuhkan penyempurnaan.

“Untuk mempercepat pelayanan, pemerintah pusat juga mempertimbangkan pemanfaatan Mal Pelayanan Publik (MPP) Gunungkidul sebagai lokasi operasional sementara apabila gedung yang disiapkan di Semanu masih membutuhkan perbaikan,” kata Anggit, Kamis (5/11/2026).

Dengan skema tersebut, masyarakat Gunungkidul diharapkan tidak perlu menunggu hingga seluruh fasilitas gedung di Semanu selesai diperbaiki untuk mendapatkan layanan keimigrasian. Rencana kantor imigrasi Gunungkidul sendiri telah melewati tahap seleksi administrasi.

Dari 26 usulan pembentukan kantor imigrasi baru di Indonesia, sebanyak 21 daerah dinyatakan memenuhi persyaratan dokumen dan masuk tahapan berikutnya.
Saat ini dokumen 21 daerah tersebut telah diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Direktorat Jenderal Imigrasi berharap persetujuan kelembagaan dapat diterbitkan pada Desember 2026 sehingga pelayanan bisa dimulai Januari 2027.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DIY Yuni Santi Nurani mengatakan kesiapan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam proses persetujuan pembentukan kantor imigrasi baru.

“Atensi khusus dari KemenPAN bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi poin yang penting dan utama. Dukungan sarana dan prasarana ini krusial agar ketika kantor imigrasi ditetapkan, tempat dan fasilitasnya sudah siap dan nyata ada di lapangan,” ujar Yuni.

Pemkab Gunungkidul telah menyiapkan gedung untuk operasional kantor imigrasi di Kapanewon Semanu. Lokasinya berjarak sekitar 10-15 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan pemkab juga telah menyiapkan sejumlah dokumen pendukung untuk memperkuat usulan tersebut. Di antaranya surat resmi bupati yang mendapat dukungan Forkopimda dan Ketua DPRD Gunungkidul, nota kesepakatan bidang keimigrasian, serta perjanjian pinjam pakai barang milik daerah (BMD) untuk gedung operasional.

Endah mengatakan keberadaan kantor imigrasi dibutuhkan bukan hanya untuk mendekatkan pelayanan administrasi perjalanan luar negeri kepada masyarakat. Penguatan pengawasan keimigrasian juga dinilai penting seiring berkembangnya aktivitas pariwisata dan mobilitas penduduk di Gunungkidul.

Gunungkidul memiliki wilayah yang luas, garis pantai sekitar 70 kilometer, serta kawasan pariwisata yang terus berkembang. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA).

“Pemerintah berharap proses pembentukan kantor imigrasi dapat segera mendapatkan persetujuan sehingga pelayanan keimigrasian di Gunungkidul dapat dimulai pada awal 2027,” katanya.