14 PK Golkar Gunungkidul Kembali Gelar Aksi, Desak Musda Diulang

Wonosari, (pidjar.com)- Sebanyak 14 Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Gunungkidul kembali menggelar aksi di halaman Kantor DPD Partai Golkar Gunungkidul, Sabtu (14/11/2026). Mereka mempersoalkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Gunungkidul yang dinilai tidak sesuai dengan aturan AD/ART partai.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dua tuntutan. Salah satunya mendesak agar penyelenggaraan Musda Partai Golkar Gunungkidul yang sebelumnya digelar diulang sesuai ketentuan AD/ART dan tata tertib organisasi.

Ketua PK Partai Golkar Kapanewon Ponjong, Supriyono, mengatakan pihaknya menilai pelaksanaan Musda telah menabrak sejumlah aturan. Menurutnya, Musda semestinya dilaksanakan melalui tahapan dan tata tertib yang jelas.

“Orang-orang tertentu benar-benar menabrak aturan dan mengabaikan tata tertib. Kami menganggap Musda tersebut tidak sah dan tidak kami anggap sebagai Musda,” kata Supriyono dalam aksi tersebut, Sabtu (14/11/2026).

Dia menjelaskan, pihaknya merupakan PK yang sah berdasarkan hasil Musyawarah Kecamatan (Muscam) pada 2021. Namun, dalam proses Musda yang dipersoalkan tersebut, para PK disebut justru diberhentikan secara sepihak.

“Kami adalah PK yang sah berdasarkan Muscam tahun 2021. Mereka melaksanakan sesuatu yang tidak benar, kemudian menganggap itu sebagai Musda resmi. Kami menentang cara-cara seperti itu, menentang cara-cara yang menabrak aturan,” ujarnya.

Supriyono juga menyinggung Ketua DPD Partai Golkar DIY, Singgih Januratmoko. Dia menilai ada upaya menggunakan nama Ketua DPP Partai Golkar untuk memengaruhi atau mengadu domba kader di tingkat daerah.

“Singgih Januratmoko, yang konon katanya Ketua DPD Provinsi DIY, menggunakan nama besar Ketua DPP Partai Golkar untuk apa? Untuk mengadu domba kami dan menabrak aturan,” katanya.

Menurut Supriyono, pihaknya bahkan sempat dipanggil dan merasa mendapatkan tekanan dengan membawa-bawa nama pimpinan Partai Golkar.

“Selama dua tahun beliau memimpin Partai Golkar DIY, kami justru merasa diadu domba dengan kebrutalan yang dilaksanakan kepada kami. Bahkan kami dipanggil untuk diintimidasi dengan menggunakan nama besar ketua partai besar,” ungkapnya.

Dia meminta seluruh pihak kembali berpedoman pada AD/ART Partai Golkar dalam menyelesaikan persoalan Musda Gunungkidul. Menurutnya, aturan organisasi harus ditegakkan agar tidak merusak kepercayaan kader terhadap partai.

“Marilah kita tegakkan aturan. Jangan dirusak. Mereka yang berjuang membesarkan Golkar DIY tidak rela atas kepemimpinan Saudara Singgih selaku Ketua DPD Provinsi dengan aturan AD/ART,” tegasnya.

Karena itu, 14 PK tersebut mendesak agar Musda Partai Golkar Gunungkidul kembali dilaksanakan sesuai AD/ART dan mekanisme organisasi yang berlaku.

“Laksanakan kembali Musda Kabupaten Gunungkidul sesuai AD/ART yang ada, betul-betul sesuai aturan,” katanya.

Supriyono menegaskan aksi tersebut tidak akan menjadi perjuangan terakhir mereka. Pihaknya mengaku akan terus memperjuangkan tuntutan tersebut hingga mendapatkan penyelesaian yang dianggap adil.

“Tuntutan kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami pejuang keadilan, pejuang demokrasi. Kami tidak akan menyerah sebelum keadilan ditegakkan,” ujarnya.

“Ini demi apa? Demi Partai Golkar. Sekali lagi kami tekankan, demi perjuangan Partai Golkar Gunungkidul khususnya dan Partai Golkar DIY umumnya. Kami tidak akan pernah menyerah dan tidak akan pernah lelah memperjuangkan sebuah kebenaran sampai di mana pun, sampai kapan pun,” pungkasnya.