Berbekal Dunia Organisasi, Mantan Guru Honorer Pindah Jalur Politik

Nglipar, (Pidjar.com)–Diterima menjadi PNS dengan menyandang status guru pada tahun 2004 tak membuatnya bergeming dari dunia politik. Pria kelahiran Gunungkidul, 28 Februari 1964 ini memilih menjadi calon anggota legislatif DPRD Gunungkidul dari Partai Golkar. Dan pilihannya tepat, sejak tahun 2004 itulah suami Tutik Karyani, S.Pd ini malang melintang sebagai wakil rakyat. Tak tanggung-tanggung, anak kampung yang tinggal di pelosok dusun Nglebak, Desa Katongan, Kecamatan Nglipar ini pernah mengemban jabatan Ketua DPRD Gunungkidul tahun 2006-2009. Bahkan kini si anak singkong ini berkantor di Jl Malioboro nomor 55, di mana Gedung DPRD DIY berada. Melebihi obsesi bapaknya yang menginginkan anaknya menjadi seorang Sinder Hutan.

“Dunia politik saya pilih untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, sehingga ketika dibenturkan pilihan diterima PNS menjadi seorang guru atau nyaleg maka saya memutuskan untuk mencalonkan diri lewat partai Golkar. Kalau saya tetap sebagai guru dan PNS, kemungkinan besar saya tidak bisa memperjuangkan kepentingan banyak orang. Alhamdulillah itu pilihan tepat dan amanah sebagai wakil rakyat terus saya jalani hingga saat ini,” cerita Slamet, S.Pd, MM, Minggu (16/02/2018).

Padahal, sebelum mengemban jabatan sebagai wakil rakyat, sosok Slamet S.Pd MM telah berjuang keras dibidang pendidikan. Setidaknya mulai tahun 1991 hingga 2004 dia menjadi seorang guru honorer di SMA Kartika Nglipar. Pangkatnya naik menjadi guru bantu saja baru pada tahun 2002 hingga 2004 dengan jabatan terakhir Kepala Sekolah.

Hobi berorganisasi yang membuat bapak dua orang anak ini kemudian mengalihkan arah perjuangannya dengan terjun ke dunia politik. Sejak masih duduk di bangku SMAN 2 Wonosari tahun 1982, Slamet muda sudah terjun menjadi anggota AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) yang notabene underbouw Golkar. Berturut turut jabatan Komdes Golkar Katongan dipegang tahun 1987-1990, lantas naik pangkat menjadi Pimpinan Kecamatan Golkar untuk Nglipar tahun 1991-2006.

“Namun di tahun 2004, saya diberi amanah jabatan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul hingga tahun 2009. Di tahun 2004 itulah pertama kalinya saya terpilih sebagai wakil rakyat dan menduduki jabatan Ketua DPRD sejak 2006 hingga 2009,” lanjutnya.

Selama menjadi legislator DPRD Gunungkidul, Slamet berupaya keras menempatkan diri sebagai mitra pemerintah Kabupaten Gunungkidul sekaligus penyambung aspirasi masyarakat luas utamanya Dapil II yang meliputi kecamatan Nglipar, Ngawen, Patuk dan Gedangsari. Berbagai jabatan di DPRD Gunungkidul mulai dari Ketua Komisi A, hingga Wakil Ketua DPRD pernah disandangnya. Perjuangannya tak sia-sia, dia kembali terpilih untuk periode kedua dalam Pemilu tahun 2009.

“Nah, tahun 2010 saya mendapatkan mandat partai untuk mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Gunungkidul periode 2010-2015 mendampingi H Sutrisno SE, sayangnya tidak terpilih. Meski begitu saya tidak kecewa dan terus melanjutkan upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama kaum petani hingga guru honorer,” kata dia.

Setelah 10 tahun malang melintang di DPRD Gunungkidul, tahun 2014 Slamet didaulat untuk mencalonkan diri sebagai caleg DPRD DIY. Dia terus menjalin komunikasi aktif dengan grass road, apapun aspirasi yang disampaikan masyarakat ditampung dan disalurkannya kepada pemerintah untuk menemukan solusi. Dan akhirnya di 2014 dirinya kembali terpilih sebagai anggota DPRD DIY fraksi Partai Golkar mewakili Dapil Kabupaten Gunungkidul dan duduk di Komisi A yang membidangi pemerintahan.

“Obsesi saya di DPRD DIY adalah berjuang sekuat tenaga agar porsi anggaran untuk Kabupaten Gunungkidul semakin besar. Sebab bagaimanapun Gunungkidul ini daerah terluas dimana hampir separoh wilayah DIY ada disini. Tetapi mengapa kita menjadi yang paling tertinggal ? Yaa, karena porsi anggaran yang kita terima masih lebih kecil dibandingkan dengan wilayah lainnya. Itu yang akan saya perjuangkan jika terpilih kembali,” tegasnya.

Slamet membandingkan antara Kulonprogo dengan Gunungkidul yang sama-sama bagian Provinsi DIY. Dia menilai keberadaan New Yogyakarta Internasional Airport hingga Pelabuhan Tanjung Adikarta di Kulonprogo juga harus diimbangi insfrastruktur di Bumi Handayani yang harus dikebut.

“JJLS harus segera diselesaikan, jalur Gayamharjo (Sleman) menuju Nglanggeran tembus Ngalang hingga Gading juga dikebut dan disempurnakan. Di tiap-tiap koridor perbatasan masuk Gunungkidul harus dibangun lebih menarik. Itu semua bisa terwujud jika wakil rakyat yang ada di DPRD DIY diisi orang-orang yang mengerti Gunungkidul,” sambungnya.

Di sisi lain, Slamet menilai sektor pertanian harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Sebab diakui atau tidak, kaum tani menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) yang tidak sedikit. Namun faktanya pendapatan yang diterima kaum tani masih jauh dari kata sejahtera.(wisnu)