Pemerintah Juga Tiadakan Ujian Sekolah dan Ujian Akhir Sekolah

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul memastikan, pada tahun 2020 ini tidak ada Ujian Sekolah (US) maupun Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk kenaikan kelas di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kebijakan ini mengacu pada surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu lalu yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tengah pandemi global dan situasi tanggap darurat.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Bahron Rosyid mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pembahasan serta koordinasi bersama dengan masing-masing bidang untuk penerapan kebijakan baru ini. Langkah peniadaan US/UAS ini disebut memang harus dilakukan mengingat situasi sekarang sedang tidak stabil. Di mana daerah masih dalam status tanggap darurat maka kegiatan belajar mengajar tetap harus dilakukan dari rumah.

Namun demikian, dalam menentukan penilaian terhadap anak tetap harus mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku. Para guru tetap harus memperhatikan kompetensi masing-masing peserta didik, apakah mampu untuk mengikuti kompetensi di tingkat (kelas) selanjutnya atau tidak.

“Saya rasa guru punya grade sendiri. Jadi meski di tengah kondisi seperti ini tidak sembarangan, tetap harus ada pertimbangan siswa itu mampu atau tidak jika naik kelas,” terang Bahron Rosyid, Jumat (10/04/2020).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, untuk pengganti ujian, ia menerapkan skema penilaian menggunakan portofolio, nilai harian yang diperoleh dari belajar selama dirumah dan gabungan dari semester sebelumnya. Misalnya diambil dari kegiatan daring yang dilakukan atau penugasan-penugasan lainnya.

“Tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Makanya semua harus ekstra, guru pun juga dituntut untuk kreatif, inovatif dan aktif sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan terbebani dengan ketugasan yang didapat,” tambahnya.

Selain perubahan skema kenaikan kelas ini, pihaknya juga akan merubah skema dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). pihaknya juga tengah melakukan koordinasi pembahasan teknis PPDB pula.

“Nantinya peraturan dari Gubernur dan Bupati yang mengatur PPDB akan dirubah,” papar Bahron.

Ia berharap semua dapat memaklumi segala perubahan yang terjadi mengingat sekarang kondisinya tidak menentu. Pemerintah maupun masyarakat harus bersatu padu dalam memerangi virus corona yang mulai mewabah di berbagai daerah.