Ironi Gembar-gembor Melejitnya Pariwisata Gunungkidul di Tengah Minimnya Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran

Wonosari, (pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul saat ini terus berusaha menggenjot pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran dan penginapan. Pendapatan pajak dari kedua sektor tersebut hingga bulan Mei 2019 masih jauh dari target. Hingga separuh jalan, belum ada separuh dari target pendapatan yang berhasil diraup Pemkab Gunungkidul. Kenyataan ini bisa disebut menjadi ironi di tengah gembar-gembor melejitnya pariwisata Gunungkidul.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul baru berhasil menghimpun pajak dari penginapan sebanyak Rp. 291.010.051,-. Jumlah tersebut baru terpenuhi sebesar 29% dari yang ditargetkan pemerintah yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pengendalian BKAD Kabupaten Gunungkidul, Suprihatin Eka Widada menjelaskan, kendati pariwisata di Kabupaten Gunungkidul menggeliat, namun tingkat okupansi penginapan di Kabupaten Gunungkidul rendah. Sehingga pihaknya mengalami kendala untuk mengumpulkan pajak dari sektor ini.

“Pajak kan menyesuaikan pendapatan penginapan ya, memang di Kabupaten Gunungkidul okupansinya rendah, terlebih di hotel Queen Of The South di Girijati baru melakukan renovasi jadi yang menginap sedikit pengaruh juga sama pendapatan mereka,” kata Suprihatin kepada pidjar-com-525357.hostingersite.com, Rabu (26/06/2019).

Di sisi lain, PAD Pajak Restoran di Kabupaten Gunungkidul pun demikian. Hingga bulan ke enam ini, baru tercapai 35% dari target yang ditetapkan. Dari target Rp. 5.500.000.000,-, BKAD baru menghimpun 1.949 577.239,- hingga bulan Mei lalu. Dari jumlah yang ada, sektor jasa boga dan katering menjadi tulang punggung pendapatanan pemerintah dengan target sebesar 4.825.000.000,-. Namun kenyataannya hingga bulan ke enam, sektor ini baru menghasilkan 1.633.956.164,-.

“Pariwisata memang tidak terlalu berpengaruh pada bidang pangan. Ini bisa dilihat secara kasat mata bahwa mereka datang bawa bus rombongan tapi sudah bawa kardusan nasi. Mereka berwisata tapi tidak makan di sini,” kata Supriyatin.

Meskipun pajak restoran baru terpenuhi 35 % dari yang ditargetkan, Supriyatin optimis 5,5 M yang ditargetkan akan terpenuhi di tri semester ketiga dan keempat tahun ini. Hal tersebut lantaran dari pajak restoran, yang ditarget paling tinggi ialah dari pengusaha jasa boga. Sedangkan menurutnya, pengguna jasa boga ialah para OPD dan sekolah.

“Biasanya OPD atau sekolah-sekolah banyak menggunakan jasa boga untuk misalnya rapat, pertemuan di akhir tahun, kami optimis terpenuhi,” ujarnya.

Sementara itu anggota Komisi B DPRD Kabupaten Gunungkidul Edi Susilo mengkritik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang belum maksimal dalam meyakinkan investor untuk berinvestasi. Sehingga keberadaan penginapan di Kabupaten Gunungkidul ia akui masih sangat minim. Bahkan, banyak wisatawan yang bahkan justru tidak mengetahui keberadaan penginapan di Gunungkidul.

“Jadi wisatawan datang ke Kabupaten Gunungkidul hanya untuk menikmati wisatanya, nginepnya di Kota Jogja,” kata Edi Susilo.

Sedangkan untuk restoran ia menilai rumah makan belum memiliki self assesment sehingga ia menduga masih banyak pajak bocor di sektor ini. Menurutnya di setiap rumah makan seharusnya dipasang alat kasir online yang terakses ke pemerintah untuk meminimalisir kebocoran. Ia bahkan mengaku pernah melakukan sidak kepada salah satu restoran di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki omset Rp 2-4 juta per hari.

“Ini fakta wisatawan pasti punya pengaruh kepada pengusaha rumah makan, masa mereka bayar pajaknya Rp 200 ribu per bulan, harusnya sehari saja mereka bayar pajak Rp 200-400 ribu. Kalikan saja sebulan itu berapa,” tutup Edi.