Ironi Nasib GTT, Tak Miliki Jaminan Kesehatan di Tengah Minimnya Pendapatan

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Beberapa waktu lalu pemerintah kabupaten Gunungkidul menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi Guru Tidak Tetap (GTT) sebagai Guru Pengganti dan berhak mendapatkan kesejahteraan sebesar 700 ribu setiap bulannya. Kendati demikian kesejahteraan yang diberikan pemerintah dianggap belum sebanding dengan kinerja yang selama ini dilakukan oleh GTT. Selain itu, para guru honorer ini juga mengeluhkan mengenai jaminan kesehatan yang belum didapatkan.

Ketua Forum Guru Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Aris Wijayanto mengatakan, selama ini pihaknya masih kesulitan dalam.mengakses jaminan kesehatan. Uang kesejahteraan dari pemerintah sebesar 700 ribu yang didapat selama ini dianggap belum mencukupi. Pasalnya beban biaya yang ditanggung tidaklah sedikit. Belum lagi jika harus mendaftarkan BPJS secara mandiri, hal ini disebut Aris cukup memberatkan kalangan para guru honorer mengingat pendapatan mereka yang sangat minim.

“Dengan adanya Surat Keputusan yang diberikan memang kesejahteraan kami (GTT) ada peningkatan. Tapi besarannya masih di bawah atau bahkan jauh dari upah minimum yang berlaku,” kata Aris Wijayanto.

Yang menjadi masalah adalah jika para GTT mengakses jaminan kesehatan melalui bantuan, hal ini tentu tidak bisa dan para GTT tersebut tidak masuk dalam kriteria yang ada. Pasalnya mereka masuk dalam kategori profesi guru, dalam pendataan pun meski yang bersangkutan keadaanya pas-pasan namun sering terlewatkan.

Kondisi ini menurut Aris menjadi dilema tersendiri. Permasalahan kesejahteraan GTT sedikit terperhatikan dan ada peningkatan. Namun di sisi lain besarannya masih jauh dari upah minimum kabupaten (UMK) di Gunungkidul. Ada ironi atau gejolak pula dari masing-masing pribadi di mana selain harus menerima pendapatan mereka belum lah mampu mencukupi kebutuhan, para GTT juga tidak mendapatkan jaminan kesehatan.

Padahal dedikasi yang diberikan oleh para guru ini telah diberikan secara maksimal. Tak jarang tugas luar juga beresiko saat berada di jalanan atau misalnya yang bersangkutan menderita sakit dan harus berobat.

“Untuk peningkatan kembali kesejahteraan saya kira memang tidaklah mudah. Tapi paling tidak kami ini diperhatikan dalam jaminan kesehatan. Tentu semua tidak ingin sakit, akan tetapi jaminan juga dibutuhkan untuk meringankan beban biaya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Bahron Rosyid mengatakan, pihaknya sudah terus berusaha memberikan peningkatan kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap. Salah satunya adalah diterbitkannya SK yang berkaitan dengan perubahan besaran kesejahteraan. Kendati demikian, untuk pemberian fasilitas kesehatan sendiri masih terganjal aturan yang ada.

Selain regulasi, kemampuan kabupaten pun juga terus dipertimbangkan. Tidak dipungkiri jika kemampuan anggaran pemerintah sendiri masih minim. Sehingga belum secara keseluruhan dapat ditanggung oleh pemerintah kabupaten.

“Komunikasi dengan forum GTT pasti ada. Tapi kembali lagi ke kemampuan anggaran pemerintah bagaimana. Mudah-mudahan ke depan ada solusi yang dapat diterapkan,” ucap dia.