Anggaran Tak Masuk APBDP 2018, Kenaikan Gaji GTT Tidak Bisa Direalisasikan Dalam Waktu Dekat Ini

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Angin segar mengenai kabar kenaikan gaji Guru Tidak Tetap (GTT) beberapa waktu lalu berhembus dipastikan belum bisa dirasakan dalam waktu dekat ini. Pasalnya, alokasi dana bagi kenaikan gaji GTT tersebut tidak masuk dalam pembahasan APBD Perubahan Gunungkidul 2018. Artinya, untuk bisa menikmati fasilitas ini, para GTT harus menunggu pada APBD Gunungkidul 2019 mendatang.

Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Herry Kriswanto mengakui bahwa untuk anggaran kenaikan gaji GTT ini belum bisa dimasukkan dalam APBPD Gunungkidul 2018 yang saat ini tengah dibahas pihaknya. Heri menjanjikan bahwa anggaran kenaikan GTT akan dibahas dalam penyusunan APBD 2019.

Heri menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer khususnya guru sekolah negeri di Gunungkidul. Berbagai strategi untuk mendesak Bupati dan jajaran pemerintah Gunungkidul terus dilakukan oleh anggota dewan agar nantinya janji kenaikan gaji tersebut bisa terealisasi dalam waktu dekat ini.

“Saya tahu kondisi mereka (GTT), maka dari itu sebisa mungkin akan kami upayakan. Terus kami kawal agar semuanya dapat sesuai dengan harapan,” kata Herry Kriswanto, Sabtu (06/10/2018).

Besaran gaji atau honor GTT tengah diupayakan saat ini berkisar pada angka Rp 1.250.000 hingga Rp 1.300.000 atau setara dengan gaji para Tenaga Harian Lepas (THL). Dengan penyetaraan tersebut, diharapkan ketimpangan yang saat ini terjadi bisa dihapuskan sehingga kesejahteraan mereka dapat dapat meningkat dibandingkan dengan sebelumnya, yang hanya menerima honor Rp 250.000 per bulannya.

Akan tetapi dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran sementara (KUA-PPAD) umtuk GTT hanya diusulkan sebesar 600.000 per bulannya. Angka tersebut fleksibel karena pada bulan November bisa masuk dalam pembahasan APBD murni.

“Mereka harus diminta berjuang kembali. Kuncinya adalah sabar, kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan hasil yang sesuai pula,” imbuh Herry.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Bahron Rasyid mengungkapkan, mengenai SK Bupati yang digadang-gadang oleh GTT untuk legalitas dan kenaikan gaji dimungkinkan baru dapat dinikmati pada tahun 2019 mendatang. Adapun dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk honor GTT diusulkan mencapai Rp 6 miliar.

“Akan diseleksi terlebih dahulu, sesuai dengan formasi pemenuhan persyaratan. Nantinya ada tim khusus yang bekerja dalam penyeleksian,” ucap Bahron.

Menanggapi hal ini, Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Aris Wijayanto berharap kebijakan pemerintah terkait nasib GTT segera dipastikan. Sehingga tidak membuat kekhawatiran dari para GTT yang telah lama menunggu.

Ia mengakui bahwa polemik nasib GTT ini sudah menimbulkan keresahan di ribuan anggotanya. Berkali-kali pihaknya mendapatkan tekanan dari kalangan bawah agar terus mendesak pemerintah.

“Mudah-mudahan ada kejelasan. Jangan ada permasalahan lain yang terjadi. Pada intinya kami menuntut hak dan legalitas kami, karena dalam berjuang kita di lapangan juga tidak main-main tapi jaminan keselamatan dan kesehatan tidak ada,” tutup dia.