Connect with us

Sosial

Deklarasi Revolusi Mental, Puluhan Warga Gedangsari Ramai-ramai Mundur Dari PKH

Diterbitkan

pada

BDG

Gedangsari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Puluhan warga Kecamatan Gedangsari mengundurkan diri sebagai penerima bantuan pemerintah mulai dari PKH hingga jenis bantuan lain. Hal ini dilakukan lantaran masyarakat tersebut mulai menyadari mengenai kondisi mereka saat ini yang telah masuk dalam kategori mandiri. Di samping itu, kalangan masyarakat ini juga merasa malu jika menerima bantuan yang selayaknya diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan. Diharapkan dengan pengunduran diri mereka ini, nantinya jatah bantuan yang sebelumnya mereka terima bisa diarahkan kepada masyarakat lainnya yang dinilai lebih membutuhkan.

Seperti yang diungkapkan oleh Hartini, warga Padukuhan Bulu, Desa Hargomulyo Selasa (06/08/2019) pagi tadi. Beberapa waktu lalu ia memang termasuk salah satu warga yang mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah. Diakuinya, pada masa lalu, kondisinya yang masuk dalam kategori keluarga prasejahtera. Namun kemudian, seiring waktu berjalan dan adanya beberapa program pendampingan, ia berhasil memiliki usaha membuat keripik talas sebagai bahan dagangan.

Dari situ, perekonomian keluarga Hartini mulai membaik. Bahkan ia juga mengembangkan usahanya dengan membuka warung di sekitar Polsek Gedangsari. Dengan penghasilan semakin meningkat, beberapa kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik dan hampir setiap hari makanan yang dimasak juga bergizi tinggi. Lambat laun, ia menyadari jika bantuan yang diterima dari pemerintah sudah tidak pantas dia dapatkan lagi.

Berita Lainnya  Kutukan Dalam Form Surat Miskin Akan Segera Diganti, Ini 2 Draft Opsinya

“Tidak ada paksaan atau apapun, saya mengundurkan diri dari peserta penerima bantuan. Saya justru merasa malu, wong setiap hari yang saya olah jenis makanan bergizi tinggi seperti ikan mosok iya saya masih dapat bantuan,” kata Hartini.

Keinginan untuk lepas dari bantuan pemerintah ini semakin kuat saat ia mendapatkan arahan dari petugas PKH jika warga yang sekiranya mampu dan masuk dalam kategori mandiri sebaiknya mengundurkan diri dari bantuan yang selama ini didapat. Beberapa kali masukan diperoleh membuat ia semakin memantapkan diri.

“Saya rasa saya sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga dari hasil dagang dan suami bekerja. Di luar sana banyak yang tidak seberuntung saya. Bahkan ada keluarga yang benar-benar membutuhkan tapi tidak dapat bantuan,” imbuh dia.

Sementara itu, Camat Gedangsari, Martono Imam mengungkapkan dalam Deklarasi Revolusi Mental yang digagas oleh masyarakat dan pemerintah ini, sedikitnya terdapat 80 warga Gedangsari yang semula sebagai anggota penerima bantuan (PKH) mengundurkan diri. Ada perjalanan yang cukup panjang dilalui oleh pemerintah dan petugas hingga akhirnya perlahan masyarakat memahami kondisi mereka.

“Pendampingan dan arahan terus kami lakukan. Butuh waktu yang tidak sebentar memang agar masyarakat penerima bantuan menyadari hal ini,” ungkap Martono.

Deklarasi Revolusi Mental sendiri digagas untuk mengubah pola pikir masyarakat. Di mana jangan sampai kemudian mengandalkan bantuan melainkan dapat bergerak dengan sendirinya. Terlebih mereka yang telah serba kecukupan dan masuk dalam kategori mandiri atau sejahtera tapi justru menunjukkan seolah miskin untuk mendapatkan bantuan. Masyarakat harus menyadari konsep dan perkembangan jaman yang semakin menuntut untuk berpikir panjang.

“Dalam hal ini mentallah yang harus diubah. Ini hanya gerakan kecil saja saya kira, masyarakat juga harus siap dengan perkembangan jaman dan mengetahui kemampuan perekonomian mereka bagaimana,” tambahnya.

Ia menambahkan, sebagian data penerima PKH saat ini diketahui salah. Pasalnya ada beberapa yang sebenarnya orang mampu memiliki rumah bagus, kendaraan banyak dan perhiasan yang tak sedikit tapi tetap menerima bantuan. Itulah yang menurut Imam harus diubah dan disadari bersama. Meski terdapat komponen misalnya saja lansia atau anak sekolah harusnya jika mampu tidak perlu mengandalkan bantuan pemerintah.

Berita Lainnya  Anggarkan Dana 99 Miliar Untuk Lanjutkan Jalur Gunungkidul-Sleman, Pemerintah Bebaskan Lahan di 6 Desa Ini

“Pro dan kontra itu pasti ada. Tidak sedikit memang yang melakukan penolakan meski mereka mampu. Tapi saya optimis perlahan jika arahan dan pendampingan terus diberikan meraka akan pengubah cara pandang mereka,” papar dia.

Paling tidak 3 bulan ke depan, pihaknya menargetkan akan ada kembali penerima PKH yang sebenarnya masuk kategori mandiri kemudian melepaskan dari peserta bantuan. Tak hanya itu, diharapkan desa-desa di Gedangsari pun juga melakukan hal serupa.

Bupati Gunungkidul, Badingah pada kesempatan ini sangatlah mengapresiasi langkah sebagian masyarakat Gedangsari untuk melepaskan diri sebagai penerima bantuan. Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat di kecamatan-kecamatan lain yang sekiranya ekonomi yang sekiranya mampu kemudian dengan sadar diri mengundurkan diri dari penerima bantunan.

Berita Lainnya  Siap-siap, Nanti Malam Ki Warseno Slenk dan Marwoto Kawer Tampil di Lapangan Wiladeg

“Ini tentu menginspirasi, mudah-mudahan di kecamatan lain juga menerapkan hal serupa. Mengembalikan hak masyarakat yang kurang mampu,” tambah dia.

Nantinya dari pemerintah akan memproses kuota bantuan yang telah dikembalikan tersebut. Selanjutnya keluarga yang sekiranya membutuhkan bantuan akan dimasukkan sebagai penerima bantuan. Badingah sendiri juga menyadari masih banyak warga Gunungkidul yang belum mendapatkan uluran tangan pemerintah ditengah himpitan permasalahan sosial dan ekonomi mereka.

“Menginjakkan kaki di Gedangsari ada banyak program inspiratif yang dilakukan masyarakat. Saya rasa sekarang masyarakat yang berada di zona utara ini mulai bangkit, dengan segala keterbatasan yang ada tapi sekarang sudah mulai bebenah. Dukungan pun tak pernah lepas kami berikan,” pungkas Bupati Gunungkidul.

Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Pariwisata2 minggu yang lalu

Masa Angkutan Lebaran 2025, Penumpang KA Bandara Capai 390 Ribu

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2025/03/VID-20250327-WA0011.mp4  Jogja, (pidjar.com) – PT Railink KA Bandara Medan dan Yogyakarta mencatat sebanyak 390.475 ribu masyarakat menggunakan layanan Kereta Api...

bisnis2 minggu yang lalu

Libur Lebaran, Stasiun Yogyakarta Optimalkan Peran Sebagai Stasiun Integrasi Antarmoda

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2025/03/VID-20250327-WA0011.mp4  Jogja,(pidjar.com) – Stasiun Yogyakarta memiliki keunggulan sebagai stasiun integrasi antar moda yang mampu melayani pemudik dan masyarakat untuk berwisata...

bisnis4 minggu yang lalu

Sambut Lebaran 2025, KAI Bandara Beri Diskon Tiket dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2025/03/VID-20250327-WA0011.mp4  Jogja, (pidjar.com) – Dalam rangka menyambut momen Lebaran 2025, PT Railink KAI Bandara di Medan dan Yogyakarta memberikan diskon...

bisnis3 bulan yang lalu

Libur Panjang Isra Mi’raj dan Imlek, 79 Persen Tiket Terjual di Daop 6 Yogyakarta

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2025/03/VID-20250327-WA0011.mp4  Jogja, (pidjar.com)– PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 Yogyakarta mencatatkan penjualan tiket kereta api yang signifikan pada libur...

bisnis3 bulan yang lalu

Demi Lancarnya Perjalanan KA, Pusdalopka Rela Tak Ada Libur

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2025/03/VID-20250327-WA0011.mp4  Jogja, (pidjar.com) – Salah satu elemen penting yang memainkan peran strategis dalam menjaga kelancaran operasional kereta api adalah Pusat...

Berita Terpopuler