Hukum
Kasus Pencurian 5 Potong Kayu Diselesaikan Secara Restorative Justice
Wonosari,(pidjar.com)– Kasus pencurian 5 potomg kayu di petak 101 RPH Menggoro, BDH Paliyan akhirnya disepakati diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ). Hal tersebut setelah adanya kesepakatan antara penjamin M (44) pelaku pencurian dan pelapor yaitu otoritas kehutanan yang ditengahi oleh jajaran kepolisian.
Kapolres Gunungkidul, AKBP Ary Murtini mengungkapkan, Sabtu (17/01/2025) lalu pihaknya telah mempertemukan pihak-pihak terkait dalam kasus ini. Seperti pihak keluarga pelaku, penjamin masyarakat, perwakilan dari otoritas kehutanan dan lainnyam Rundingan dilakukan hingga disepakati perkara ini diselesaikan melalui RJ.
“Alhamdulillah pihak-pihak terkait sudah dipertemukan dan ada kesepakatan penyelesaian secara RJ,” papar Kapolres Gunungkidul.
“Pelapor sepakat untuk mencabut laporannya dan terlapor juga kami kembalikan ke pihak keluarga. Jadi tidak ditahan lagi,” paparnya.
Restorative Justice dipilih sebagai pendekatan untuk menyelesaikan perkara ini agar lebih mengedepankan perdamaian dan penyelesaian yang melibatkan seluruh pihak terkait.
Dengan upaya ini, Kapolres berharap masyarakat semakin memahami pentingnya penyelesaian masalah secara damai tanpa harus berujung pada proses hukum yang lebih panjang.
“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang adil dan humanis kepada masyarakat, sesuai dengan semangat penegakan hukum yang mengedepankan kemanusiaan dan keadilan sosial,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, M dipregoki tengah memanggul sepotong kayu Sono Birth dari petak 101 RPH Menggoran BDH Paliyan pada 25 Desember 2024 lalu. M mengakui melakukan pencurian 5 potong kayu di hutan milik negara tersebut. Kayu-Kayu ini hendak ia jual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi setiap hari.
“Modusnya saat petugas lengah kemudian kayu di hutan ia tebang dan ambil untuk dibawa pulang,” ucapnya Kapolsek Paliyan Ismanto.
Potongan kayu tersebut bernial sekitar Rp 2 juta. Atas tindakan tersebut, M dikenakan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b atau pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e atau pasal 84 ayat (1) jo pasal 12 huruf f Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana di ubah dengan undang- undang Nomer 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomer 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang jo pasal 37 Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.
“Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara,” ucap Kapolsek.
-
Uncategorized4 minggu yang laluDiduga Bermuatan Solar Ilegal, Truk Tangki Berkapasitas Ribuan Liter Diamankan Polisi
-
Uncategorized4 minggu yang laluKnalpot Brong Jadi Incaran Khusus Operasi Patuh Progo 2026
-
Uncategorized3 minggu yang laluManajer KDKMP Sudah Ditempatkan di Gunungkidul, Beberapa Kalurahan Belum Punya Gerai
-
Uncategorized4 minggu yang laluDua Oknum Kejaksaan di Gunungkidul Diduga Terlibat Skandal Asusila
-
Uncategorized4 minggu yang laluSerangan Binatang Liar Ancam Ternak di Wilayah Selatan Gunungkidul, Warga Diminta Waspada
-
Uncategorized3 minggu yang laluDana Desa Gunungkidul Turun Drastis, Kalurahan Tetap Diminta Maksimalkan Penyerapan
-
Uncategorized3 minggu yang laluSembilan Kambing Warga Rongkop Mati, Diduga Diserang Anjing Liar
-
Uncategorized3 minggu yang laluJalur Wisata Gunungkidul Bakal Lebih Terang, Ratusan PJU Segera Dipasang
-
Sosial4 minggu yang laluAnggota DPR RI Gandung Pardiman Tutup Usia
-
Uncategorized4 minggu yang laluStudent Open Panahan 2026, Perpani Gunungkidul Bidik Lahirnya Atlet Berprestasi
-
Uncategorized4 minggu yang laluPatroli Kenakalan Pelajar, Satpol PP Temukan 8 Pelajar Nongkrong di Warung Saat Jam Sekolah
-
Uncategorized3 minggu yang laluAntisipasi Bencana Musim Hujan, Pemkab Mulai Petakan Wilayah Rawan Bencana dan Siapkan Mitigasi
