KDMP Diminta Perkuat Kemitraan dengan Warung Kecil dan Produsen Lokal

Wonosari,(pidjar.com)– Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Karena itu, KDMP dinilai seharusnya membangun kemitraan dengan warung-warung kecil di lingkungan sekitar, bukan justru mengambil pasar yang selama ini menjadi sumber penghidupan pelaku usaha kecil.

Panewu Wonosari, Dwi Windarsih, mengungkapkan kemitraan dalam program pemerinta dinilai penting agar keberadaan KDMP dapat memberikan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat. Warung kecil maupun pelaku usaha mikro tetap memiliki ruang untuk berkembang, sementara KDMP dapat menjalankan fungsi sebagai penghubung, penguat distribusi, maupun penyedia kebutuhan masyarakat.

“KDMP seharusnya kedepan menjadi mitra bagi warung-warung kecil di lingkungannya, bukan justru menjadi pesaing. Dengan pola kemitraan, rantai ekonomi di tingkat masyarakat bisa bergerak dan manfaatnya tidak hanya berhenti di koperasi,” ucap Dwi.

Selain bermitra dengan pelaku usaha kecil, KDMP juga dinilai memiliki peluang untuk menjadi mitra bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya dalam mendukung kebutuhan bahan pangan maupun rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pola tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi pelaku ekonomi lokal. KDMP dapat berperan dalam menghubungkan kebutuhan SPPG dengan produsen bahan pangan di daerah, mulai dari petani, peternak, pelaku usaha perikanan hingga UMKM.

“Jadi tidak ada monopoli harga yang terjadi. Peredaran uang tetap berada di situ untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat,” ucap dia.

Di sisi lain, pengelolaan KDMP juga perlu didukung sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kemampuan sesuai kebutuhan. Rekrutmen pekerja tidak semestinya hanya didasarkan pada kedekatan atau pertimbangan administratif, tetapi harus mempertimbangkan kompetensi.

Tenaga yang direkrut diharapkan memiliki kreativitas, mampu mengikuti perkembangan teknologi digital, memiliki kemampuan pelayanan yang baik, serta memahami tata kelola usaha. Hal tersebut penting karena KDMP nantinya tidak hanya dituntut menjalankan aktivitas koperasi secara konvensional, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital.

“Di era yang sekarang ini tuntutan digitalisasi luar biasa sehingga harus diimbangi dengan kemampuan dan pengetahuan,” jelasnya.

Sementara itu mengenai, Program MBG Dwi mengatakan bahwa program tersebut memiliki manfaat positif sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penanganan masalah stunting dan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Meski demikian, pelaksanaan MBG masih membutuhkan sejumlah perbaikan, terutama menyangkut aspek keamanan pangan dan sanitasi. Persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius mengingat makanan yang disediakan dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya anak-anak.

Sanitasi di lingkungan SPPG, termasuk pengelolaan dan pembuangan limbah, dinilai harus benar-benar memenuhi standar. Selain itu, seluruh proses pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga penyajian makanan perlu diawasi secara ketat untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi.

Evaluasi tersebut penting untuk mengantisipasi terjadinya insiden keracunan makanan seperti yang sebelumnya terjadi di sejumlah daerah. Jangan sampai tujuan baik program MBG justru terganggu akibat lemahnya pengawasan terhadap kualitas dan keamanan pangan.

“Evaluasi mengenai sanitasi dan keamanan pangan ini kebetulan yang selalu kami tekankan. Jangan sampai program yang bagus justru kurang maksimal. Kebetulan kami di tingkat kapanewon bersama Danramil, Kapolsek (forkompimkap) dan lintas sektoral selalu mengagendakan koordinasi, monitoring 1 bulan sekali untuk memastikan perkembangan dan evaluasi permasalahan apa yang dihadapi kemudian mencari solusi untuk perbaikan bersama,” jelas dia.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, aspek rantai pasok bahan juga dinilai perlu diperbaiki.
Sumber pemasok bahan pangan untuk kebutuhan MBG diharapkan tidak hanya bergantung pada pihak tertentu. Semakin banyak pemasok yang dilibatkan, semakin besar pula peluang produsen lokal untuk masuk dalam rantai pengadaan.

“Pemasok bahan pangan perlu diperbanyak dan membuka peluang lebih luas kepada produsen langsung, seperti petani, peternak, pelaku perikanan dan UMKM. Dengan begitu, praktik monopoli dapat dikurangi dan manfaat ekonomi MBG bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Dengan memperkuat kemitraan antara KDMP, warung kecil, SPPG dan produsen lokal, program strategis tersebut diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri. Keduanya dapat menjadi instrumen yang saling menguatkan, yakni MBG memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus membuka pasar bagi produk lokal, sementara KDMP menjadi salah satu penghubung dalam rantai ekonomi tersebut.