Satpol PP Tertibkan Pedagang dan Persewaan Tikar di Sempadan Pantai Sepanjang

Tanjungsari,(pidjar.com)– Satpol PP Gunungkidul memperketat pengawasan pemanfaatan ruang publik di kawasan wisata pantai. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penertiban terhadap pedagang-pedagang mainan dan jasa persewaan tikar yang berada di area sempadan pantai Sepanjang.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, Sumarno, mengatakan penataan dilakukan terhadap aktivitas pedagang mainan hingga jasa penyewaan tikar yang selama ini memanfaatkan area pasir pantai.

Menurutnya, sempadan pantai merupakan ruang publik yang memiliki fungsi utama untuk menjamin kenyamanan, keselamatan, dan akses masyarakat secara umum, sehingga tidak diperkenankan digunakan sebagai lokasi usaha maupun dikuasai secara pribadi.

“Petugas di lapangan melakukan pendekatan secara persuasif. Kami memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa area sempadan pantai (pasir) bukan ruang untuk aktivitas komersial,” ujarnya

Satpol PP tidak langsung mengambil langkah represif, petugas lebih mengutamakan edukasi dan dialog dengan pedagang maupun warga yang selama ini membuka lapak atau menawarkan jasa di kawasan pasir pantai.

Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memahami fungsi ruang publik sekaligus mencegah munculnya pihak-pihak tertentu yang terkesan menguasai area pantai untuk kepentingan ekonomi pribadi.

“Pada prinsipnya maaf jangan sampai ada yang seolah menguasai boleh di ruang publik,” tandasnya.

Sumarno menyebut, respons masyarakat sejauh ini cukup positif. Sebagian besar pelaku usaha mulai memahami bahwa kawasan sempadan pantai memiliki aturan pemanfaatan yang harus dipatuhi bersama.

Meski demikian, pengawasan tidak berhenti pada satu kali kegiatan. Satpol PP Gunungkidul memastikan edukasi dan sosialisasi akan terus dilakukan secara berkala hingga kawasan sempadan pantai benar-benar steril dari aktivitas usaha.

“Pada prinsipnya menjaga pantai tetap menjadi ruang publik yang bisa diakses dan dinikmati semua masyarakat tanpa ada penguasaan ataupun aktivitas komersial di area tersebut,” pungkas dia.