Nglanggeran Didorong Jadi Model Nasional Desa Wisata

Patuk, (pidjar.com)- Desa Wisata Nglanggeran di Kapanewon Patuk, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), didorong menjadi contoh pengembangan desa wisata di tingkat nasional. Pasalnya, desa wisata tersebut telah memiliki rekam jejak hingga kancah internasional dengan meraih predikat Best Tourism Village pada 2021.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Desa Wisata Nglanggeran. Menurutnya, keberhasilan Nglanggeran tidak lepas dari kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi desa menjadi paket wisata yang menarik.

“Artinya memang ada kesadaran yang muncul dari masyarakat itu sendiri untuk mengolah menjadi packaging paket wisata yang bisa diminati bukan hanya wisatawan nusantara tapi juga wisatawan mancanegara,” kata Saraswati, Jumat (11/9/2026).

Dia menilai pengalaman Nglanggeran layak dipelajari oleh desa wisata lain di Indonesia. Karena itu, pihaknya akan menyampaikan hal tersebut kepada kementerian terkait, khususnya Kementerian Pariwisata.

Terlebih, pemerintah saat ini masih menyusun berbagai aturan turunan setelah UU Kepariwisataan yang baru disahkan. Saraswati berharap proses penyusunan regulasi tersebut turut melihat praktik baik yang telah dilakukan desa wisata seperti Nglanggeran.

“Kita apresiasi dan kita sampaikan kepada kementerian-kementerian terkait, khususnya Kementerian Pariwisata,” ujarnya.

Saraswati mengatakan desa wisata yang telah memiliki rekam jejak dan prestasi seharusnya dapat dijadikan best practice, sekaligus menjadi tolok ukur bagi pengembangan desa wisata lainnya.

“Untuk bisa melihat bukan hanya Desa Wisata Nglanggeran, tapi semua desa wisata yang sudah memiliki sepak terjang yang luar biasa untuk dijadikan best practice dan bisa menjadi tolak ukur dan indikator untuk desa wisata yang lain,” jelasnya.

Menurut dia, pengembangan desa wisata juga membutuhkan indikator yang jelas. Dengan begitu, keberhasilan sebuah desa wisata tidak hanya diukur dari penghargaan yang diperoleh, tetapi juga dari keberlanjutan pengelolaan dan dampak ekonominya terhadap masyarakat.

Dia juga menyoroti pentingnya kualitas evaluator desa wisata. Saraswati menyebut evaluator yang melakukan penilaian di tingkat kabupaten maupun provinsi perlu memiliki sertifikasi.

Sementara pemerintah pusat, lanjutnya, memiliki peran untuk membantu memasarkan desa wisata yang telah berkembang.

“Yang kedua, evaluatornya sendiri pun harus memiliki sertifikasi karena evaluasi dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten, bukan di pusat. Pusat itu tugasnya harus bisa memasarkan desa yang sudah maju maupun mandiri,” katanya.

Dengan pola tersebut, desa wisata yang sudah maju diharapkan bisa naik kelas menjadi desa wisata mandiri. Sedangkan desa yang telah mandiri diharapkan dapat mempertahankan keberlanjutannya.

Saraswati juga mendorong adanya insentif bagi desa wisata yang berhasil berkembang. Insentif tersebut diharapkan memberikan dampak ekonomi, terutama dengan mendatangkan wisatawan secara reguler dan konsisten.

“Yang maju untuk bisa naik ke mandiri dan yang mandiri supaya tetap bisa mandiri dan tentunya ada insentif,” ujarnya.

Menurut Saraswati, keberhasilan pengembangan wisata di Nglanggeran juga telah memberikan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor pariwisata, tetapi juga UMKM, perkebunan, dan pertanian.

Salah satunya terlihat dari komoditas kakao yang dikembangkan masyarakat. Bahan baku lokal tersebut kemudian diolah sehingga memiliki nilai tambah dan menjadi bagian dari produk yang mendukung aktivitas pariwisata.

“Hilirisasi yang akhirnya menjadi daya tambah, daya saing masyarakat lokal,” katanya.

Hasil dari aktivitas tersebut kemudian turut memberikan manfaat bagi Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal). Bahkan, Saraswati menyebut Bumkal dapat berkontribusi kembali kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosial atau CSR, termasuk untuk membantu warga yang masih berada dalam kondisi rentan.

“Jadi mereka malah berkontribusi ke Bumkal dan Bumkal-nya berkontribusi bahkan punya CSR untuk masyarakat sekitar karena masih ada masyarakat-masyarakat yang rentan,” pungkasnya.