Jogoboyo Sawahan Mundur, Lurah Ungkap Persoalan Uang PBB Warga Rp27 Juta

Ponjong,(pidjar.com)– Bowo Sutrisno, Jogoboyo Kalurahan Sawahan, Kapanewon Ponjong, resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (10/9/2026). Pengunduran diri tersebut berkaitan dengan persoalan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Lurah Sawahan, Suwarto, membenarkan hal tersebut saat ditemui Jumat (18/9/2026) siang. Ia mengatakan pengunduran diri Bowo telah disampaikan secara resmi dan telah disetujui.

Menurut Suwarto, persoalan tersebut berkaitan dengan uang PBB-P2 yang sebelumnya telah dibayarkan oleh masyarakat.

“Jogoboyo mengaku, dia menggunakan uang PBB dari warga untuk kepentingan dia sendiri,” jelas Suwarto.

Ia mengatakan, setelah persoalan tersebut diketahui, pihak kalurahan melakukan penyelesaian terhadap uang PBB-P2 yang menjadi tanggungan.

“Untuk tanggungan uang PBB-P2 yang digunakan itu sudah diselesaikan,” kata Suwarto.

Suwarto menyebut nilai uang PBB-P2 yang harus diselesaikan tersebut kurang lebih mencapai Rp27 juta.

“Kurang lebih sekitar Rp27 juta,” ujarnya.

Terkait pengunduran diri Bowo, Suwarto mengatakan keputusan tersebut merupakan langkah yang telah disampaikan secara resmi oleh yang bersangkutan.

“Pengunduran dirinya sudah disampaikan secara resmi dan sudah kami setujui,” jelasnya.

Persoalan tersebut sebelumnya mencuat setelah sejumlah warga Padukuhan Sawur mengeluhkan masih adanya tunggakan PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT. Warga mengaku telah membayar kewajiban pajaknya, namun pembayaran tersebut belum tercatat sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan, dan Pengendalian BKAD Gunungkidul, Aji Sukendro, sebelumnya menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta Kalurahan Sawahan melakukan pengecekan.

“Lurah sudah menginstruksikan koordinator kalurahan bersama para dukuh untuk mengecek seluruh SPPT yang masih tercatat sebagai piutang,” ujar Aji.

Menurut Aji, pengecekan tersebut diperlukan untuk mengetahui secara pasti SPPT mana saja yang masih tercatat memiliki tunggakan serta memastikan kondisi pembayaran di lapangan.

Aji juga menegaskan persoalan tersebut bukan disebabkan oleh sistem pembayaran PBB-P2.

“Kesalahan ini disebabkan karena keteledoran dan kurang tertibnya petugas desa dalam administrasi perpajakan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pembayaran yang telah dilakukan masyarakat seharusnya dicatat dan disetorkan sesuai mekanisme sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Karena itu kami mengimbau masyarakat untuk membayar PBB-P2 secara langsung melalui bank yang ditunjuk atau agen Laku Pandai,” kata Aji.

Menurutnya, pembayaran melalui kanal resmi tersebut membuat transaksi tercatat dalam sistem dan masyarakat memiliki bukti pembayaran.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran, tunggakan PBB-P2 di Kalurahan Sawahan dalam dua tahun terakhir tercatat sekitar Rp85 juta. Adapun potensi penerimaan PBB-P2 Kalurahan Sawahan disebut mencapai sekitar Rp160 juta per tahun.

Pasca Bowo mengundurkan diri, Suwarto telah menunjuk Rizki yang sebelumnya menjabat sebagai Kaur Kesra sebagai Plt Jogoboyo Kalurahan Sawahan.

“Untuk sementara kami menunjuk Rizki sebagai Plt Jogoboyo agar pelayanan dan tugas pemerintahan tetap berjalan,” pungkas Suwarto.