Gunungkidul Jadi Percontohan Nasional, PPKH Perkuat Pencegahan Bunuh Diri

Wonosari, (pidjar.com) – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ditunjuk sebagai daerah percontohan nasional Program Pembangunan Kesejahteraan Holistik (PPKH). Program ini mengedepankan penanganan persoalan masyarakat secara terpadu, mulai dari kesehatan, pendidikan, kemiskinan, hingga kesehatan jiwa yang menjadi salah satu perhatian serius di Gunungkidul.

Melalui program ini, pemerintah berupaya membangun sistem penanganan yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga menyentuh faktor sosial dan lingkungan yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengatakan persoalan bunuh diri masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian bersama. Setiap tahunnya kasus bunuh diri selalu terjadi di Gunungkidul, jumlahnya pun tidak menentu. Namun selalu lebih dari 20 kasus. Di 2026 ini saja, terhitung dari Januari sampai Oktober tercatat sebanyak 30 kasus bunuh diri terjadi di wilayah Gunungkidul.

Dari kejadian-kejadian yang jumlahnya cukup tinggi ini menjadi catatan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan secara lebih terarah dan melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya sekedar melakukan pendataan, akan tetapi juga memberikan solusi konkret agar permasalahan tersebut dapat ditangani hingga ke akarnya.

“Solusi itu yang terpenting. Beberapa bulan lalu, adanya sejumlah kasus bunuh diri yang terjadi kami konsultasikan ke Ngarso Dalem, kemudian dijadwalkan untuk berkoordinasi dengan Kemenko PMK. Berselang beberapa hari, dari kementerian turun ke lapangan untuk melakukan identifikasi dan penelitian lainnya,” ungkap Endah.

Dalam pembahasan tersebut, sejumlah isu menjadi perhatian, di antaranya kemiskinan, stunting, pendidikan, serta kasus bunuh diri. Hasil koordinasi itu kemudian menjadi dasar untuk merumuskan pendekatan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Proses yang panjang ini dijadikan landasan untuk memahami persoalan dan kebutuhan masyarakat secara lebih langsung sehingga Gunungkidul terpilih dalam PPKH,” katanya.

Endah menegaskan, persoalan kesejahteraan masyarakat saling berkaitan sehingga tidak bisa ditangani oleh satu sektor saja. Penanganan kesehatan jiwa, misalnya, membutuhkan dukungan keluarga, lingkungan pendidikan, perlindungan sosial, serta keterlibatan masyarakat.

“Kesehatan berkaitan erat dengan pendidikan, kondisi keluarga, perlindungan sosial dan lingkungan. Persoalan kesehatan jiwa tidak cukup ditangani secara medis, tapi diperlukan dukungan keluarga, sekolah hingga masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, dr. Maria Endang Sumiwi, memaparkan sejumlah langkah yang disiapkan untuk memperkuat pelaksanaan PPKH di tingkat masyarakat. Dalam pelaksanaannya perlu sinergitas dan kesadaran bersama, karena keberhasilan PPKH membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi juga pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni memperkuat layanan kesehatan jiwa melalui penempatan 12 hingga 16 tenaga psikolog klinis yang akan ditugaskan di Puskesmas se-Kabupaten Gunungkidul. Kehadiran tenaga profesional tersebut diharapkan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan psikologis sekaligus mendukung penanganan masalah kesehatan jiwa sejak dini.

Selain itu, kegiatan olahraga akan didorong di setiap desa. Langkah ini mengacu pada temuan ilmiah yang menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat membantu menjaga kesehatan jiwa, membangun suasana positif, serta meningkatkan ketahanan seseorang dalam menghadapi tekanan hidup.

“Pada program PPKH ini juga mengedukasi masyarakat melalui lembaga tingkat desa sepeti Posyandu, PKK, Peskesmas Pembantu untuk penyampaiakn pola asuh positif atau positive parenting, pelatihan pertolongan pertama pada kondisi psikologis atau psychological first aid, serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengenali tanda-tanda awal gangguan kesehatan jiwa,” ucapnya.

Di tingkat Pustu, pertemuan berkala direncanakan bagi keluarga yang mendampingi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) maupun penderita penyakit kronis. Pendampingan ini diharapkan membantu keluarga menghadapi beban perawatan sekaligus mencegah munculnya perasaan putus asa.

“Persoalan kesehatan, khususnya kesehatan jiwa, sering kali merupakan dampak dari berbagai persoalan lain yang membutuhkan penyelesaian lintas sektor,” tutupnya.