Kaum Disabilitas Minta Pemilu Yang Ramah Bagi Difabel

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pusat Pemberdayaan Disabilitas Mitra Sejahtera (PPDMS) Gunungkidul mempertanyakan kondisi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam mengikuti Pemilu 2019 yang dikhawatirkan tidak ramah difabel. Selain itu, pihaknya juga menuntut adanya sosialisai tata cara pemungutan suara bagi kaum disabilitas.

Ketua PPDMS Gunungkidul, Hardiyo mengatakan, sampai saat ini, sosialisasi terkait tata cara yang harus dijalani masih sangat minim. Terlebih lagi terkait kesiapan KPU dalam menyediakan TPS yang ramah difabel.

“Selama ini, dari pemilu tahun sebelumnya kita selalu ada kendala terkait akses. Mau seperti apa kita belum tahu,” kata Hardiyo, Jumat (28/12/2018).

Selain itu, pihaknya juga berharap adanya sosialisasi terkait tata cara pemilihan. Sebab, pada tahun lalu, banyak masukan bahwa pemilih (difabel) tidak mengetahui siapa yang mereka pilih.

“Apakah kita bisa didampingi oleh keluarga atau tidak. Sebelumnya kita dicobloskan oleh KPPSnya,” terang dia.

Menjawab keluhan tersebut, Ketua KPU, Ahmadi Ruslan Hani mengatakan, pihaknya telah memerintahkan kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk mendirikan TPS yang ramah difabel. Sebab, angka pemilih difabel di Gunungkidul cukup banyak.

“Kita haruskan, bagi TPS yang ada difabelnya wajib ramah difabel. Jumlah pemilih difabel yang terdata ada 2.493 pemilih,” kata Hani.

Sementara itu, terkait dengan sosialisasi pemilihan bagi difabel sudah dilakukan. Untuk ke depan, penyandang difabel dapat diantar oleh pihak keluarga dan dapat dibantu memilih oleh perwakilan.

“Bisa didampingi keluarga atau petugas KPPS dengan membuat surat pernyataan permohonan pendampingan di TPS,” terang Hani.

Sementara itu Anggota KPU Gunungkidul Andang Nugroho mengatakan, KPU terus melakukan persiapan untuk pelaksanaan Pemilu 2019. Secara umum, sambung dia, hingga tahapan kampanye berlangsung berjalan dengan lancar. Kesuksesan ini bisa terlihat dari tahapan yang dilalui dengan baik sehingga pelaksanaan dapat sesuai dengan perencanaan.

“Kami bersyukur semuanya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan hingga pemilu berakhir semuanya berjalan lancar,” kata Andang, Jumat kemarin.

Menurut dia, kesuksesan di dalam penyelenggaraan tidak lepas dari bantuan pemkab maupun aparat keamanan dari TNI/Polri. Hingga saat ini, sudah ada bantuan pengamanan dari Polres Gunungkidul untuk menjaga logistik untuk pencoblosan.

“Kita tetap butuh bantuan dari pemkab maupun aparat keamanan,” ujarnya.

Selain melaksanakan tahapan dalam pemilu, untuk kelancaran KPU juga mempersiapkan logistik pemilu. Beberapa perlengkapan yang sudah masuk ke KPU Gunungkidul di antaranya kotak dan bilik suara.

“Untuk surat suara masih dalam proses pengadaan di KPU Pusat. Rencananya pada Maret mendatang, kami juga melakukan rekrutmen untuk petugas KPPS,” katanya.

Terpisah, Kapolres Gunungkidul AKBP Ahmad Fuady mengatakan komitmennya untuk membantu kelancaraan dan keamanan pelaksanaan Pemilu 2019 di Gunungkidul.

“Kami siap menerjunkan personel untuk pengamanan,” katanya.

Meski demikian, Fuady menekankan kunci dalam penyelenggaraan pemilu bukan hanya dukungan pengamanan dari kepolisian. Namun, faktor penting dalam kesuksesan adalah integritas dari penyelenggara pemilu, yakni KPU.

“KPU harus bekerja secara profesional dan menjalankan tugas sesuai dengan ketugasan yang dimiliki. Saya meyakini, kalau penyelenggara menjalankan tugas dengan baik dan penuh dengan integritas, maka pemilu akan berjalan dengan aman, damai dan lancar,” ungkapnya.

Kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilu juga butuh partisipasi dan peran dari badan pengawas pemilu. Ketua Bawaslu Gunungkidul Is Sumarsono mengatakan, komitmennya untuk melakukan pengawasan secara maksimal sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan jujur adil dan berintegritas.

“Tugas kami mengawasi dan setiap tahapan dalam pemilu telah diawasi sesuai dengan ketugasan yang dimiliki bawaslu. Pengawasan tidak hanya untuk peserta pemilu, tapi pada saat rekrutmen badan adhoc (KPPS) kami juga akan mengawasi agar pelaksanaan berjalan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.