Dialog Bersama Komunitas di UKDW, Cawalkot Yogyakarta Singgung Masalah Difabel dan Sampah

Jogja, (pidjar.com) — Tiga pasangan calon walikota dan wakil walikota Yogyakarta hadir dalam Mimbar Suara Warga di Auditorium Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Selasa (19/11/2024) sore. Pada acara tersebut ketiga paslon menjawab langsung keluh kesah yang dihadapi oleh berbagai komunitas.

Acara tersebut mengangkat lima tema penting yang krusial di setiap sesinya. Tema-tema itu adalah pendidikan, inklusi, sampah, ketenagakerjaan dan urban housing zero penggusuran.

Pada sesi pertama bertema inklusi, para paslon ditanya oleh Komunitas Sabda soal pendataan warga disabilitas yang dirasa masih kacau lantaran berbeda di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu membuat warga disabilitas kesulitan untuk mengurus layanan dan bantuan.

Calon walikota nomor urut 1, Heroe Poerwadi memastikan jika data warga disabilitas saat ini sudah satu pintu dan diakses setiap OPD.

“Dulu memang pernah ada kendala, tiap OPD itu datanya beda. Dulu, terutama Kementerian Sosial memiliki data, Kementerian Kesehatan punya data, itu tidak sama,” paparnya.

Heroe menyebut, namun sudah beberapa tahun terakhir ini, integrasi pendataan di Kota Yogya sudah jadi satu, sehingga seluruh OPD memiliki data yang tunggal
“Ketiks OPD bicara tentang disabilitas, itu punya data yang tunggal,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan yang sama, calon wali kota nomor urut 2 Hasto Wardoyo menjelaskan program yang akan dia terapkan nantinya. Salah satunya akan mengerahkan Tim Pendamping Keluarga.
“Selain itu saya juga akan mendata keluarga dengan base data mikro, bukan data makro. Kalau BPS data makro,” tandasnya.

Sementara, calon wakil wali kota nomor urut 3 Singgih Raharjo menjawab pertanyaan itu dengan menitikberatkan pada kehati-hatian mengelola data masyarakat. Sebab jika data tidak hati-hati maka data yang sekarang dengan data yang besok pasti akan berbeda.
“Maka satu data menjadi kunci utama untuk menjadi dasar pembangunan,” ungkap Singgih.

Selain isu inklusi, isu terkait masalah pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta menjadi tantangan yang harus bisa diselesaikan oleh siapapun yang akan terpilih menjadi wali kota dan wakil wali Kota Yogyakarta.

Pada sesi dialog, Adi perwakilan dari Lingkar Keadilan Ruang menyoroti beban berat hilir dalam pengelolaan sampah, terutama dari sektor hotel dan restoran. Diungkapkan Adi, Yogyakarta memiliki sekitar 1.900 hotel namun hanya satu yang telah menyelesaikan pengelolaan sampah secara mandiri.

Bahkan, lonjakan volume sampah saat liburan, seperti saat lebaran, mencapai hingga 200 ton per hari setengahnya berasal dari sektor ini.

Menjawab pertanyaan itu, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta nomor urut 1, Heroe Poerwadi-SW Supena, menekankan pentingnya fokus pada hilir dalam menyelesaikan masalah sampah. Menurutnya, perlunya investasi pada mesin pengelola sampah, yang saat ini baru tiga unit tersedia di Kota Yogyakarta.

“Kapasitas ketiganya hanya mencakup 150 ton dari total 300 ton sampah harian. Mungkin terkait dengan kebijakan anggaran, memang berkali-kali kita sampaikan bahwa prioritas APBD 2025 itu untuk penutasan masalah sampah, berapapun biayanya,” jelasnya.

Selain itu, pada kesempatan itu Heroe berjanji memberikam insentif bagi RT/RW yang mampu mengurangi volume sampah serta menginisiasi penambahan kader khusus pengelolaan sampah di tingkat kelurahan.

“Program jumilah-jumangkut (juru memilah-juru mengangkut) bisa menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah,” ujar cawawali Supena.

Sementara paslon nomor urut 2, Hasto Wardoyo, mengusulkan edukasi masyarakat dan pelibatan warga dalam pengelolaan sampah, termasuk memastikan industri dan perusahaan turut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Ditekankan Hasto, tanggung jawab utama tetap pada pemerintah.

“Saya akan memanfaatkan mesin incinerator yang sudah tersedia 3 unit dan dana insentif daerah untuk meningkatkan kapasitas. Saya sepakat bahwa tentu perhatian kita jangan terus menekan pada warga yang terus menerus seolah-olah disalahkan membuat sampah atau mengeluarkan sampah yang tidak benar, tapi justru industri dan perusahaan yang juga harus kita ajak bersama-sama,” jelas Hasto.

Paslon nomor urut 3, Afnan-Singgih mengusulkan pendekatan darurat 100 hari untuk menangani sampah yang sudah terlanjur menumpuk.

“Perlu mendorong industri untuk lebih bertanggung jawab melalui kebijakan insentif/disinsentif,” imbuhnya.(Ken).