Kalah Saing Dengan Sekolah Swasta, Sudah Satu SD “Dibubarkan” dan Puluhan Lainnya Dalam Kondisi Kritis

Wonosari, (pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Banyaknya SD swasta yang menjamur di Kabupaten Gunungkidul belakangan ini memberi dampak negatif bagi SD negeri. Tak hanya menjadi pesaing sepadan, sejumlah SD swasta bahkan mengalahkan SD Negeri dalam menarik minat wali murid. Sedikitnya, hingga pertengahan tahun 2019 ini, terdapat 23 sekolah dalam kondisi kritis sementara satu sekolah lainnya sudah bubar akibat kekurangan siswa.

Adanya regrouping sekolah yang kekurangan siswa ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2019 yang menyebut bahwa sekolah negeri yang memiliki siswa kurang dari 60 tidak bisa mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah. Sementara apabila siswa dalam satu kelas kurang dari 20, maka tunjangan sertifikasi bagi guru PNS pun tak bisa dicairkan.

“Biasanya siswa kurang guru kita minta pindah karena siswa sedikit sehingga pelayanan tidak maksimal,” tutur Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, Sumarto kepada pidjar-com-525357.hostingersite.com, Jumat (09/08/2019).

Belum lama ini, dikatakan Marto dari ke-24 sekolah yang dinyatakan kritis tersebut, SD Gari 2, Kecamatan Wonosari terpaksa harus dibubarkan. Hingga tahun ajaran 2019/2020 ini hanya ada 48 siswa yang masih bertahan.

“Hanya ada siswa di kelas 2, 4 dan 5, gurunya pun hanya satu yang berstatus ASN, itupun masih CPNS karena lolos pada rekrutmen 2018 kemarin. Lainnya ada lima yang honorer, para guru nantinya akan kami atur untuk dipindahtugaskan ke sekolah yang membutuhkan” imbuhnya.

Menurutnya, banyaknya sekolah swasta yang menawarkan fasilitas bagi siswa sangat memiliki pengaruh bagi tingkat kepercayaan masyarakat untuk memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Tentu saja saat ini SD negeri yang merupakan layanan pendidikan dari pemerintah berpotensi tertinggal karena dalam pengadaan fasilitas sangat bergantung pada regulasi yang ada.

“Ini yang menjadi sekolah yang memiliki fasilitas dan mutu baik meskipun mahal atau jarak dari rumah ke sekolah jauh tidak jadi masalah. Tentu masyarakat berbondong-brondong menyekolahkan di sana,” terang Sumarto.

Berdasarkan catatan dari Disdikpora Kabupaten Gunungkidul, 23 SD lainnya yang berstatus kritis dan harus diregruping karena jumlah siswanya menurun yakni SDN Panggang III, SDN Girisuko, SDN Paliyan III, SDN Kemiri I, SDN Jaten, SDN Semin IV, SDN Genjahan I, SDN Tegalrejo, SDN Sambeng II, SDN Jurangjero, SDN Ngempon, SDN Sambirejo, SDN Tlogowareng, SDN Karangduwet I, SDN Rongkop, SDN Tegalrejo, SDN Playen V, SDN Ngawu, SDN Sumber Wungu I, SDN Tepus II, SDN Gesing, SDN Mulo I dan SDN Gari II.

“Sekolah di atas yang masuk data tahun ajaran 2019/2020 SDN N Gari II, untuk sekolah lainnya kami nyatakan kritis karena datanya belum masuk,” ujarnya.

Jika data di tahun ini jumlah siswa sekolah-sekolah tersebut menurun, kebijakan regruping pun tak bisa dielakkan. Hal tersebut karena untuk syarat regruping sendiri jumlah siswa tidak mencapai 60 dan dalam tiga tahun memiliki penurunan jumlah siswa.

“Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat saja regruping ini,” kata Sumarto.

Terpisah, Kepala Disdikpora Kabupaten Gunungkidul, Bahron Rosyid mengatakan kebijakan regruping akan lebih memberikan efek efisien bagi proses pembelajaran itu sendiri. Baik dari siswa maupun guru nantinya akan terbantu apabila jumlah siswa dan guru memadai.

“Agar siswa bisa mendapatkan bantuan operasional, sedangkan guru dapat tunjangan sertifikasi,” tandasnya.