Lonjakan Masif Pendapatan Retribusi Pariwisata, Target Dinaikkan Hingga 60 Miliar

Wonosari,(pidjar.com)– DPRD Kabupaten Gunungkidul mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, baik melalui pajak daerah maupun retribusi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan di Gunungkidul. Yamg Paling signifikan, melihat pendapatan retribusi pariwisata yang melonjak signifikan, saat ini telah dilakukan penambahan target sehingga mencapai 60 miliar untuk tahun 2026 ini.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul, Ery Agustin Sudayanti mengatakan, menilai masih terdapat sejumlah potensi pendapatan yang perlu dioptimalkan agar meningkatkan pendapatan. Dalam upaya peningkatan ini diperlukan pembenahan sistem, penguatan digitalisasi pemungutan pajak, peningkatan transparansi, serta pengawasan secara lebih ketat guna mencegah terjadinya kebocoran pendapatan daerah.

Menurutnya, optimalisasi PAD menjadi sangat penting mengingat kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan, mengingat saat ini efisiensi terus dilakukan oleh pemerintah pusat.

Semakin kuat PAD yang dimiliki, semakin besar pula ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Di era yang sedang serba efisiensi, kemandirian dalam mendapatkan PAD sangat penting dilakukan,” kata Ery Agustin.

Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar dalam menyokong PAD adalah pariwisata. Dari sektor pariwisata, realisasi PAD saat ini telah menembus sekitar Rp47 miliar. Capaian tersebut bahkan telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. Melihat perkembangan tersebut, DPRD mengusulkan agar target PAD sektor pariwisata dalam APBD Perubahan 2026 dinaikkan menjadi Rp60 miliar.

“Untuk sektor pariwisata target tahun ini akan bertambah 24 miliar. Sehingga total targetnya menjadi Rp 60 miliar,” tambahnya.

Potensi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi capaian sesaat, tetapi dapat terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas destinasi, pelayanan wisata, pengelolaan parkir dan retribusi, serta sistem pemungutan yang semakin transparan dan akuntabel.

Selain sektor pariwisata, DPRD juga mendorong penguatan PAD dari sektor lainnya. Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), telah disepakati bahwa pada APBD Perubahan 2026 terdapat target tambahan PAD sebesar Rp700 juta yang bersumber dari optimalisasi pajak serta pendapatan lain-lain yang sah.

DPRD juga menyoroti besarnya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang saat ini mencapai sekitar Rp26 miliar. Piutang tersebut dinilai menjadi salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah apabila dilakukan penagihan secara optimal.

“Penarikan piutang PBB-P2 perlu lebih digencarkan. Dengan piutang sekitar Rp26 miliar, tentu ini menjadi potensi yang sangat besar apabila dapat ditarik dan masuk menjadi pendapatan daerah,” tegas Ery Agustin.

DPRD berharap Pemkab Gunungkidul tidak hanya mengandalkan kenaikan target, tetapi juga melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh. Digitalisasi pemungutan pajak, pemutakhiran data wajib pajak, pengawasan lapangan, serta transparansi pengelolaan pendapatan perlu diperkuat agar potensi PAD dapat tergali secara maksimal.

“Namun yang perlu digaris bawahi adalah sejumlab kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan PAD ini jangan sampai justru membebani rakyat,” tandas dia.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Eko Nur Cahyo mengatakan, (PAD) dari sektor pariwisata Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kinerja positif sepanjang 2026.

Terhitung sejak 1 Januari hingga 18 Agustus 2026, penerimaan PAD sektor pariwisata telah mencapai Rp47.204.078.630 atau sebesar 130,89 persen dari target yang ditetapkan Rp36.064.663.400. Adapun jumlah wisatawan yang masuk sebanyak 3.841.360 orang.

Melihat capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama DPRD kemudian menyepakati kenaikan target PAD sektor pariwisata dalam rancangan APBD Perubahan (APBDP) 2026. Target PAD pariwisata yang sebelumnya berada di angka sekitar Rp36 miliar dinaikkan menjadi Rp60 miliar hingga akhir 2026.

“Ya targetnya diusulkan ada perubahan menjadi Rp 60 miliar,” ucap Eko.

Kenaikan target tersebut dinilai realistis dengan mempertimbangkan besarnya potensi pariwisata Gunungkidul serta tren kunjungan wisatawan yang menunjukkan peningkatan cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain mengandalkan kunjungan langsung, perkembangan sektor pariwisata juga didukung semakin masifnya promosi dan publikasi destinasi wisata. Pemerintah maupun pelaku pariwisata memanfaatkan media sosial dan berbagai kanal digital untuk memperkenalkan destinasi Gunungkidul kepada calon wisatawan.

Disamping itu, terobosan pemanfaatan digital teknologi dalam penarikan retribusi juga dilakukan termasuk peningkatan integritas para juru pungut retribusi agar tidak ada penyimpangan.