Pemkab Gunungkidul Targetkan Angka Stunting 2026 Tinggal 14,49 Persen 

Wonosari,(pidjar.com)—Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus mengintensifkan upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Pemkab Gubungkidul mengadakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk mengevaluasi pelaksanaan program, menyelaraskan kebijakan, serta merumuskan strategi penanganan stunting yang lebih efektif dan berbasis data.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunungkidul, Sugeng Prihartanta mengatakan, berdasarkan data tahun 2024 lalu angka stunting di kabupaten Gunungkidul yakni 19,7 persen. Kemudian di thaun 2025 turun menjadi 16,62 persen.

“Gunungkidul sebenarnya sudah berada di bawah angka nasional namun demikian memang untuk di DIY masih menjadi yang tertinggi,” kata Sugeng.

Tahun 2026 ini, pemerintah menargetkan angka stunting kembali mengalami penutunan yang signifikan yakni angka optimisnya berada di 14,49 persen.

“Angka optimisnya memang 14,49 persen tapi kami harapkan dengan intervensi yang dilakukan dari berbagai pihak bisa di bawah angka tersebut,” tandasnya.

Lebih lanjut Sugeng mengatakan, koordinasi lintas sektor diperlukan agar seluruh program percepatan penurunan stunting dapat berjalan selaras dan tepat sasaran.

“Melalui rapat koordinasi ini dilakukan sinkronisasi kebijakan sekaligus evaluasi terhadap berbagai program yang telah dilaksanakan, sehingga intervensi yang dilakukan semakin efektif dalam menurunkan angka stunting,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto mengatakan stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Anak-anak yang hari ini kita lindungi dari stunting adalah generasi yang akan menentukan daya saing Kabupaten Gunungkidul di masa mendatang. Oleh karena itu, percepatan pencegahan dan penurunan stunting menjadi agenda strategis yang sejalan dengan visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029,” kata Joko yang merupakan Ketua Percepatan Penanganan Kemiskinan di Gunungkidul.

Sebagai bentuk fokus penanganan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan 10 kalurahan sebagai lokasi prioritas intervensi stunting pada 2026 berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 147 Tahun 2025. Kalurahan tersebut meliputi Pacarejo, Semanu, Dadapayu, Ngeposari, Semin, Ngalang, Tegalrejo, Hargomulyo, Kemadang, dan Giripurwo.

Penetapan tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti jumlah balita pendek dan sangat pendek, prevalensi stunting, jumlah ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK), hingga akses rumah tangga terhadap air minum layak.

Selain itu, Pemkab Gunungkidul juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Intervensi Serentak Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (P3S). Program tersebut menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita usia 0–59 bulan melalui pendataan, penimbangan, pengukuran sesuai standar, verifikasi, pencatatan, hingga pelaporan di posyandu.

Ia menegaskan seluruh pihak memiliki ketugasan masing-masing dengan program masing-masing dalam penanganan stunting.

“Penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimistis dapat mewujudkan Generasi Emas Gunungkidul yang sehat, cerdas, dan bebas stunting,” tutupnya.