Pengadaan Seragam ASN dan Mobil Dinas Pejabat Senilai 5,2 Miliar Dipastikan Batal

Wonosari,(pidjar.com)- Sejumlah program kegiatan yang dirasa kurang krusial yang digagas jajaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di tahun ini nampaknya urung direalisasikan. Pasalnya, pemerintah harus melakukan efisiensi karena kondisi keuangan yang mengalami pemotongan anggaran dari pusat. Dua program yang dipastikan batal dilakukan tahun ini yakni pengadaan seragam dinas untuk ASN di lingkup Pemkab Gunungkidul dan pengadaan kendaraan dinas bagi Kepala Daerah.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan, tahun 2026 ini pemerintah merencakanan pengadaan seragam dinas untum para pegawai dengan anggaran Rp 3,7 miliar dan pengadaan kendaraan dinas Kepala Daerah dengan nominal Rp 1,5 miliar.

Pengadaan seragam dinas sendiri sudah sempat masuk dalam tahap lelang beberapa waktu lalu. Namun kemudian dibatalkan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut atas efisiensi anggaran. Pun nantinya dengan pengadaan kendaraan dinas juga dipastikan tidak akan dilaksanakan, sebab anggaran akan dialihkan pada program-program skala prioritas.

“Dialihkan ke program prioritas dan mendesak seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, layanan operasional terhadap warga dan sarana prasarana,” kata Putro saat dihubungi.

Langkah ini diambil agar kondisi yang mendesak dapat tertangani maksimal. Pelayanan terhadap masyarakat menjadi hal yang diutamakan oleh pemerintah.

Menurut Putro, selain pembatalan pengadaan seragam dinas dan kendaraan operasional kepala daerah, jajaran Pemkab Gunungkidul juga melakukan efisiensi sejumlah program kegiatan yang disusun menggunakan APBD 2026.

“Potensi lainnya sebesar Rp 37,3 miliar yang diefisiensi. Ini nanti akan dijabarkan pada APBD Perubahan 2026,” tandasnya.

Sementara itu, beberapa waktu lalu, Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan dirinya tidak akan menyetujui pengadaan kendaraan dinas bagi kepala daerah. Ia menyebut bahwa pengadaan dinas bukanlah hal yang mendesak, masih ada program dan penanganan permasalahan sosial yang dirasa lebih krusial untuk mendapatkan plot anggaran.

“Tidak ada kendaraan dinas baru karena untuk operasional akan menggunakan mobil yang sudah ada,” ucap Endah di Gunungkidul.

Anggaran yang telah disediakan tersebur ke depan rencananya akan ia alihkan untuk perbaikan infrastruktur jalan. Mengingat masih banyak jalan di Gunungkidul yang perlu penanganan selain itu dampaknya akan dirasakan masyarakat umum.

“Kalau untuk perbaikan jalan maka rakyat juga akan merasakan manfaatnya,”pungkasnya.