Pemkab Gunungkidul Mulai Gunakan BTT Rp1,3 Miliar untuk Atasi Kekeringan

Wonosari,(pidjar.com)–Penanganan krisis air bersih di Kabupaten Gunungkidul terus berlanjut di tengah musim kemarau yang semakin panjang. Setelah anggaran droping air yang bersumber dari APBD Murni 2026 habis, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai mengandalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menjaga pasokan air bagi masyarakat terdampak.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono mengatakan, anggaran droping air yang dialokasikan melalui APBD Murni 2026 sebanyak 800 tangki telah terealisasi seluruhnya hingga 13 September 2026. Kondisi tersebut membuat BPBD harus segera menggunakan sumber pembiayaan lain agar distribusi air bersih tidak terhenti.

“Anggaran APBD murni sudah habis akhir pekan kemarin. Sebelumnya kami sudah mengusulkan penggunaan BTT untuk penanganan kekeringan,” kata Purwono, 

Ia menyebut, usulan tersebut akhirnya terealisasi setelah anggaran BTT sebesar Rp1,3 miliar dicairkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul pada Senin (14/9/2026). Dana tersebut selanjutnya digunakan untuk melanjutkan pelayanan distribusi air bersih selama musim kemarau.

Pemanfaatan BTT untuk droping air akan mulai dilakukan Selasa (15/9/2026) ini. Dalam skema penanganan lanjutan ini, distribusi air bersih dibagi menjadi dua jalur. BPBD akan menangani sekitar 800 tangki, sedangkan sebanyak 4.300 tangki lainnya disalurkan melalui pihak ketiga.

Menurutnya, untuk distribusi yang ditangani langsung BPBD, sasarannya meliputi Kapanewon Wonosari, Paliyan, Semanu, Tepus, Rongkop, Tanjungsari, dan Ponjong. Sementara penyaluran melalui pihak ketiga diarahkan ke Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Panggang, Purwosari, Saptosari, Patuk, serta Girisubo.

Dengan dukungan anggaran tersebut, diproyeksikan kemampuan distribusi ditargetkan berada pada kisaran 32 hingga 40 tangki air setiap hari. Namun, jumlah pengiriman tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah serta ketersediaan armada.

Dengan pencairan BTT Rp1,3 miliar tersebut, pemerintah berharap pelayanan air bersih dapat terus berjalan hingga kondisi hujan kembali normal. Anggaran itu diproyeksikan mampu menopang kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan hingga akhir November 2026.

Sementara itu, Arief Prasetyo Subkoordinator Logistik dan Peralatan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunungkidul mengungkapkan berdasarkan data BPBD, kekeringan kini telah berdampak terhadap 91.436 jiwa atau 27.805 kepala keluarga (KK). Mereka tersebar di 353 padukuhan dan 70 kalurahan.

Arief Prasetyo dari BPBD Gunungkidul mengatakan, wilayah terdampak saat ini tercatat mencapai 16 kapanewon. Dua kapanewon yang belum terdampak adalah Playen dan Karangmojo.

“Dampaknya masih berkembang. Saat ini ada 16 kapanewon yang terdampak, sementara Playen dan Karangmojo belum,” ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat yang mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah kalurahan. Pengusulan bantuan droping air dilakukan melalui kalurahan agar kebutuhan warga dapat diteruskan kepada Pemkab Gunungkidul.

Musim kemarau tahun ini diperkirakan masih berlangsung cukup panjang. Kondisi kering bahkan diprediksi bertahan hingga awal November, sehingga kebutuhan air bersih diperkirakan masih akan meningkat dalam beberapa waktu ke depan.

Di sisi lain, penanganan kekeringan tidak hanya mengandalkan pemerintah daerah. Sejumlah instansi, organisasi, komunitas maupun pihak swasta turut memberikan bantuan air bersih melalui program tanggung jawab sosial atau CSR.

BPBD mengingatkan pihak-pihak yang hendak menyalurkan bantuan agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPBD. Langkah tersebut diperlukan supaya distribusi bantuan tidak menumpuk di satu wilayah dan dapat diarahkan ke titik yang benar-benar membutuhkan.